Pertemuan Prabowo dan PPATK, Soroti Pengawasan Aliran Dana Negara

On Berita – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang, Bogor, pada Minggu (3/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan pengawasan transaksi keuangan negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Informasi mengenai agenda tersebut disampaikan melalui akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet, Instagram @sekretariat.kabinet.

Dalam unggahannya, disebutkan bahwa Presiden menerima sejumlah tokoh untuk berdiskusi terkait isu strategis, termasuk evaluasi sistem pengawasan keuangan.

“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026,” tulis akun Sekretariat Kabinet, Minggu.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin bulanan antara pemerintah dan PPATK, yang difokuskan pada evaluasi transaksi keuangan serta pengawasan aliran dana.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam diskusi tersebut, Presiden menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang tidak hanya transparan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Ia mengingatkan bahwa seluruh anggaran negara bersumber dari rakyat sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab.

“Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” tegas Sekretariat Kabinet.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan dilaksanakan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong efisiensi sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan keuangan negara.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” jelas Sekretariat Kabinet.

Pertemuan ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan nasional.

Melalui sinergi dengan PPATK, diharapkan berbagai potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.