KMHDI: Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi Harus Dipahami dalam Konteks Geopolitik Global, Masyarakat dan Pemerintah Perlu Bergotong Royong Menjaga Stabilitas Nasional
On Berita – Jakarta – Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) Bidang Politik dan Kebijakan Publik, I Nyoman Sugidana, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dan Pertamina Patra Niaga dalam melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi, khususnya produk Pertamax dan Pertamax Green, yang dilakukan berdasarkan mekanisme evaluasi harga serta mempertimbangkan perkembangan pasar energi global.
Menurut Sugidana, penyesuaian harga BBM non subsidi harus dipahami secara objektif dan komprehensif.
Saat ini dunia sedang berada dalam situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian akibat berbagai konflik internasional yang belum menemukan titik terang.
Kondisi tersebut telah memengaruhi rantai pasok energi global, harga minyak mentah dunia, serta memberikan tekanan terhadap perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Kita perlu melihat kebijakan ini secara proporsional dan berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Ekonomi nasional tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan politik global. Ketika harga energi dunia mengalami gejolak akibat konflik geopolitik yang berkepanjangan, tentu akan ada konsekuensi yang harus dikelola oleh setiap negara, termasuk Indonesia,” ujar Sugidana.
Ia menjelaskan bahwa sebagai negara yang terintegrasi dalam sistem ekonomi global, Indonesia tidak dapat sepenuhnya terlepas dari dampak fluktuasi harga minyak internasional.
Karena itu, langkah penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi nasional sekaligus memastikan distribusi energi tetap berjalan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia.
Di tengah kebijakan penyesuaian tersebut, PP KMHDI mengapresiasi pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan BioSolar.
Menurut Sugidana, keputusan tersebut menunjukkan komitmen negara untuk tetap melindungi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan sektor produktif lainnya yang sangat bergantung pada akses energi yang terjangkau.
“Patut diapresiasi bahwa pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite dan BioSolar di tengah tekanan global yang cukup berat. Ini menunjukkan adanya keberpihakan kepada masyarakat sekaligus upaya menjaga daya beli rakyat agar tetap stabil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sugidana mengajak masyarakat untuk memahami persoalan energi nasional secara lebih utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang melihat persoalan ini secara parsial.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian penting dari demokrasi, namun harus disertai dengan pemahaman yang objektif terhadap tantangan yang sedang dihadapi bangsa.
“Masyarakat perlu memahami bahwa tantangan yang kita hadapi hari ini bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga merupakan dampak dari ketidakpastian global yang masih berlangsung. Karena itu, diperlukan kedewasaan kolektif dalam menyikapi berbagai kebijakan strategis pemerintah. Kritik boleh disampaikan, tetapi harus tetap konstruktif dan berlandaskan fakta,” katanya.
PP KMHDI juga menilai bahwa situasi saat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat gotong royong nasional.
Pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tekanan global dengan baik.
“Dalam kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, persatuan dan gotong royong menjadi modal utama bangsa. Kita harus menjaga stabilitas nasional bersama-sama, memperkuat optimisme, dan mendukung langkah-langkah yang bertujuan menjaga ketahanan ekonomi serta keberlanjutan pembangunan nasional,” lanjut Sugidana.
Di akhir pernyataannya, PP KMHDI mendorong pemerintah untuk terus memperkuat transparansi dalam pengambilan kebijakan energi, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, serta mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan guna memperkuat kemandirian energi Indonesia di masa depan.
“Ketahanan energi merupakan bagian dari kedaulatan bangsa. Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu terus memperkuat fondasi kemandirian energinya agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak global. Dengan kolaborasi seluruh elemen bangsa, kami optimistis Indonesia mampu melewati berbagai tantangan ini dan tetap menjaga kesejahteraan rakyat,” tutup I Nyoman Sugidana, Wakil Ketua Umum PP KMHDI Bidang Politik dan Kebijakan Publik.
