Mengenal Universitas Republik Indonesia, Konsep Pendidikan Kepemimpinan Bentukan Prabowo

On Berita – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai lembaga pendidikan yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan calon pemimpin nasional.

Pembentukan URI diumumkan bersamaan dengan pelantikan jajaran pimpinan lembaga tersebut di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026).

Kehadiran Universitas Republik Indonesia menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam menyiapkan pemimpin yang memiliki kompetensi teknis, integritas, serta wawasan kebangsaan.

Lembaga ini juga dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sistem pendidikan kepemimpinan yang selama ini telah berjalan di lingkungan pemerintahan.

Gubernur Universitas Republik Indonesia, Donny Ermawan, menjelaskan bahwa URI memiliki mandat utama untuk mempersiapkan generasi pemimpin masa depan melalui sistem pendidikan yang terintegrasi mulai dari jenjang sekolah hingga pendidikan tinggi dan pelatihan aparatur negara.

“Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini,” kata Donny di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut Donny, URI akan memiliki keterkaitan dengan program Sekolah Unggulan Garuda yang sebelumnya telah diperkenalkan pemerintah.

Ke depan, lembaga tersebut juga akan berintegrasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai bagian dari sistem pembinaan kepemimpinan nasional.

Pemerintah bahkan telah menyiapkan rencana pembangunan 10 kampus Universitas Republik Indonesia yang akan menjadi pusat pendidikan bagi calon pemimpin di berbagai bidang.

“Ini semua adalah terkait dengan pendidikan, pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN,” ujarnya.

Dalam struktur kelembagaannya, Donny menjelaskan bahwa di bawah Gubernur URI akan terdapat Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara.

LAN nantinya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengembangan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diperluas untuk menyiapkan sumber daya manusia di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Nah, Lembaga Administrasi Negara ini yang ada, sudah ada saat ini akan diintegrasikan tapi akan ditambahkan tugas dan fungsinya. Akan diperkuat. Kalau selama ini melaksanakan khususnya pembinaan untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara,” jelas Donny.

Ia mengungkapkan, meski kampus permanennya masih dalam tahap persiapan, aktivitas URI telah dimulai.

Saat ini lembaga tersebut sedang membina 399 pegawai baru BUMN sebagai bagian dari program pengembangan kepemimpinan.

Donny juga memastikan bahwa pembiayaan Universitas Republik Indonesia sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kampus utama URI akan dibangun di kawasan Bogor pada lahan bekas perkebunan sawit milik PTPN, sedangkan operasional sementara masih berlangsung di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Ia menambahkan, Universitas Republik Indonesia akan beroperasi layaknya perguruan tinggi pada umumnya dan menghasilkan lulusan bergelar sarjana.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa konsep URI mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara.

“Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan enggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya. Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Ia mencontohkan Prancis yang memiliki École nationale d’administration (ENA), kini dikenal sebagai Institut National du Service Public (INSP) sebagai institusi yang mencetak calon pejabat pemerintahan.

Menurut Prasetyo, model pendidikan serupa diharapkan mampu melahirkan pemimpin Indonesia yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memahami nilai-nilai kebangsaan.

“Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan wawasan kebangsaan menjadi salah satu fokus utama URI agar para pemimpin yang dihasilkan mampu menjalankan amanah negara dengan orientasi pada kepentingan nasional.

“Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah untuk kepentingan kebangsaan dan negara,” tutup Prasetyo.

Dengan konsep pendidikan kepemimpinan yang terintegrasi, pemerintah berharap Universitas Republik Indonesia dapat menjadi salah satu pilar strategis dalam mencetak pemimpin masa depan yang profesional, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan nasional di berbagai sektor.