Hardiknas 2026: Mahasiswa Soroti Ketimpangan Pendidikan, Sebut Sistem “Tidak Baik-Baik Saja”
On Berita – Jakarta – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senin (4/5/2026).
Massa aksi menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia, mulai dari ketimpangan akses, kesejahteraan guru, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran pendidikan.
Peristiwa yang berlangsung sejak pagi hari ini diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa yang datang membawa tuntutan perubahan kebijakan pendidikan nasional.
Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa kondisi pendidikan nasional saat ini jauh dari ideal.“Pendidikan kita tidak baik-baik saja,” seru Ulhaq, kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jakarta Pusat dalam orasinya.
Mahasiswa menilai bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebesar 20 persen, realisasi di lapangan dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Amanat konstitusi mengharuskan 20 persen anggaran untuk pendidikan, tapi apa kenyataannya?” ujar orator tersebut.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti ketimpangan yang masih terjadi antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Mereka menilai pembangunan pendidikan masih terpusat di kota-kota besar, sementara daerah tertinggal belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Pendidikan Indonesia hanya berpusat di kota, sedangkan teman-teman kita di daerah tidak merasakan hal yang sama,” ujar Fikri dalam orasinya.
Isu kesejahteraan guru turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Mahasiswa menyebut masih banyak tenaga pendidik di daerah yang menerima gaji jauh dari kata layak.
“Guru-guru kita di daerah digaji 300 sampai 500 ribu. Bagaimana mereka bisa fokus mendidik?” tegas Candra, Pengurus Koordinator Cabang PMII DKI Jakarta.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mengkritik sistem penyaluran beasiswa yang dinilai tidak tepat sasaran dan rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Banyak beasiswa yang seharusnya untuk masyarakat miskin justru tidak tepat sasaran,” katanya dalam orasi.
Dalam aksinya, mahasiswa juga menyinggung wacana kebijakan pendidikan yang dianggap semakin menjauh dari tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya terkait penyesuaian program studi dengan kebutuhan industri.
“Apakah pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri? Lalu bagaimana dengan bidang lain yang juga penting?” ujar orator dengan nada kritis.
Lebih jauh, mahasiswa menilai bahwa kondisi ini berpotensi menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah di kalangan masyarakat kurang mampu.
“Banyak anak bangsa putus sekolah bukan karena tidak mau belajar, tapi karena tidak mampu membayar,” ucapnya.
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan kepada pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan.
Mahasiswa menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar seluruh warga negara dan tidak boleh dijadikan komoditas.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese,” tegas salah satu orator.
Menutup orasinya, massa aksi menyerukan persatuan dan konsolidasi gerakan untuk terus mengawal isu pendidikan di Indonesia.
“Kita harus rapatkan barisan dan terus bersuara sampai pendidikan benar-benar menjadi prioritas negara,” seru orator, disambut sorakan massa.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat dan berjalan relatif kondusif, meskipun diwarnai seruan lantang dari mahasiswa yang menuntut perubahan nyata dalam sistem pendidikan nasional.
Penulis : Mohammad Hanif Aulia
Editor : Ali Ramadhan
#OnBerita #Hardiknas2026 #AksiMahasiswa #PendidikanIndonesia #BeritaNasional
