TNI-Polri Dilibatkan dalam Pengawasan Pajak di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

ONBERITA, Jakarta – Pelibatan personel TNI dan Polri dalam pengawasan perpajakan menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan negara.

Kebijakan tersebut memunculkan beragam tanggapan, mulai dari dukungan terhadap upaya meningkatkan kepatuhan pajak hingga kekhawatiran terkait persepsi publik dan batas kewenangan antarinstansi.

Pemerintah menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dan Polri dimaksudkan untuk mendukung pengawasan serta penegakan hukum di bidang perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengamankan penerimaan negara dan menekan potensi pelanggaran perpajakan.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut perlu diiringi dengan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat.

Hal itu dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai fungsi masing-masing lembaga, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

Pakar tata kelola pemerintahan juga menekankan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga pada reformasi birokrasi, transparansi penggunaan anggaran, serta pelayanan perpajakan yang profesional dan akuntabel.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh bentuk pengawasan akan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan sinergi antarlembaga serta perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak.

#TNI #Polri #Pajak #PengawasanPajak #PenerimaanNegara #KepercayaanPublik #BeritaNasional #ONBERITA

Penulis: Woko Baruno

Editor: Ali Ramadhan