Kader NasDem Murka ke Tempo soal Sampul Surya Paloh, Desak Dewan Pers Turun Tangan

On Berita – Jakarta – Sejumlah elite hingga kader Partai NasDem melayangkan protes keras terhadap Majalah Tempo terkait sampul terbarunya yang menampilkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dalam laporan mengenai isu wacana penggabungan atau merger antara Partai NasDem dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya menyoroti ilustrasi pada sampul majalah, kader NasDem juga mengkritik isi pemberitaan serta penggunaan istilah “merger” yang dinilai tidak tepat dan merendahkan posisi partai.

Sebagai bentuk protes, sejumlah kader bahkan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Tempo pada Selasa (14/4/2026) dengan tuntutan agar media tersebut menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyatakan bahwa tampilan sampul Majalah Tempo yang membahas isu merger dengan Gerindra telah mencederai kehormatan Ketua Umum NasDem.

Menurut Wibi, Surya Paloh selama ini dikenal sebagai tokoh yang terbuka terhadap kritik dan masukan.

Namun demikian, ia menilai kritik seharusnya disampaikan secara substansial dan tidak melalui visualisasi yang dianggap berlebihan hingga berpotensi merendahkan martabat seseorang.

“Kritik boleh keras. Tapi etika tetap harus jadi batas. Jangan sampai kebebasan berubah menjadi kehilangan arah,” kata Wibi dalam keterangannya.

Penolakan serupa juga datang dari Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, yang menilai penggunaan istilah merger dalam laporan tersebut merupakan kesalahan mendasar dalam memahami konteks politik yang sedang berkembang.

Menurut Willy, Surya Paloh tidak pernah menyampaikan keinginan untuk meleburkan NasDem ke partai lain, melainkan hanya mengusulkan pembentukan political block atau blok politik sebagai bentuk kerja sama strategis antarpartai.

“Pemahamannya jangan merger dong. Ini orang yang nggak baca, orang yang nggak memiliki literatur politik,” ujar Willy pada Senin (13/4/2026).

Ia menegaskan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, konsep blok politik atau fusi partai bukanlah hal baru dan telah dikenal sejak era Orde Lama hingga Orde Baru.

Karena itu, penggunaan istilah merger dinilai tidak relevan dan justru menyesatkan persepsi publik.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi NasDem, Martin Manurung, menyebut pemberitaan Tempo baik dalam bentuk majalah maupun siniar telah melampaui batas kebebasan pers.

Martin menilai laporan tersebut berpotensi melanggar kode etik jurnalistik karena dianggap tidak didasarkan pada proses verifikasi yang matang dan telah menjatuhkan martabat pihak tertentu.

“Dalam situasi seperti ini, Dewan Pers, sebagai wasit di lapangan jurnalistik, sangat penting untuk masuk tanpa harus menunggu adanya pelaporan,” ujarnya.

Gelombang penolakan juga muncul dari kader NasDem di daerah.

Ketua DPW NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, secara tegas membantah adanya pembahasan internal mengenai penggabungan NasDem dengan partai lain, termasuk Gerindra.

Menurutnya, istilah merger tidak hanya keliru tetapi juga menimbulkan kesan seolah NasDem tengah dalam proses dilebur atau diakuisisi oleh pihak lain, sesuatu yang menurutnya sangat tidak berdasar.

“Tapi memang tidak ada pembicaraan bahwasanya NasDem itu akan dilebur, akan diakuisisi, atau dibeli oleh pihak-pihak lain. NasDem didirikan bukan untuk dijual, tapi memperjuangkan rakyat Indonesia melalui seluruh kader yang ada di Partai NasDem,” tegas Iskandar.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Tempo terkait tuntutan kader NasDem atas pemberitaan dan sampul majalah tersebut.

Polemik ini pun menjadi sorotan publik, terutama dalam kaitannya dengan batas antara kebebasan pers, kritik politik, dan etika jurnalistik.