KOMPAS-RI Minta DPP PDI Perjuangan Tegakkan Disiplin Organisasi Terkait Dugaan Keterlibatan Kader dalam Program MBG

ONBERITA — Jakarta, (12/06/2026) – Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAS-RI) menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPP PDI Perjuangan dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Aksi tersebut merupakan bentuk dorongan kepada seluruh pihak agar menjaga integritas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memastikan setiap kebijakan organisasi dan ketentuan hukum dijalankan secara konsisten.

KOMPAS-RI menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus terbebas dari segala bentuk kepentingan politik maupun konflik kepentingan.

Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti secara objektif dan transparan.

Aksi ini juga berkaitan dengan munculnya berbagai informasi di ruang publik mengenai dugaan keterlibatan sejumlah kader PDI Perjuangan di Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan Program MBG.

Dugaan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi bertentangan dengan Instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor 940/IN/DPP/II/2026 yang secara tegas melarang kader memanfaatkan Program MBG untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik.

Koordinator Lapangan KOMPAS-RI, Al Ghi, menyatakan bahwa konsistensi dalam menegakkan aturan internal partai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik.

“Ketika sebuah partai telah mengeluarkan instruksi resmi, maka seluruh kader wajib mematuhinya. Jika terdapat dugaan pelanggaran, proses klarifikasi dan penegakan disiplin harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Al Ghi.

Dalam aksi tersebut, KOMPAS-RI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum dan DPP PDI Perjuangan.

Pertama, KOMPAS-RI meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang berkembang terkait dugaan pemanfaatan Program MBG oleh pihak-pihak tertentu di Kabupaten Banyuwangi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Kedua, KOMPAS-RI mendesak DPP PDI Perjuangan segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap kader-kader yang namanya disebut dalam berbagai informasi publik terkait pelaksanaan Program MBG di Banyuwangi. Menurut KOMPAS-RI, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kepatuhan kader terhadap instruksi organisasi yang telah ditetapkan.

Ketiga, apabila hasil pemeriksaan internal maupun proses hukum menemukan adanya pelanggaran, KOMPAS-RI meminta DPP PDI Perjuangan mengambil langkah tegas sesuai mekanisme organisasi yang berlaku, termasuk pemberian sanksi dan evaluasi terhadap jabatan yang diemban oleh kader bersangkutan.

KOMPAS-RI menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan ditujukan untuk menyerang partai politik tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial guna memastikan seluruh pihak menjunjung tinggi prinsip transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan.

“Kepercayaan publik hanya dapat dijaga apabila setiap dugaan pelanggaran ditangani secara serius dan profesional.

Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa ketika menyangkut kepentingan masyarakat dan penggunaan program negara,” tegas Al Ghi.

KOMPAS-RI menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini serta mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga Program Makan Bergizi Gratis agar tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.⸻

Atas Nama

KOMPAS-RI

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi

Kontak Media:

Al Ghi

Koordinator Lapangan KOMPAS-RI

0877-8472-3605