Sudah Resmi! Perbatasan Disepakati, Wilayah Sebatik Malaysia Resmi Milik Indonesia

On Berita – Jakarta – Pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan penegasan batas wilayah dengan Malaysia di kawasan Pulau Sebatik.

Hasil dari proses diplomasi bilateral tersebut menetapkan bahwa Indonesia memperoleh tambahan wilayah seluas 127,3 hektare yang sebelumnya berada dalam klaim Malaysia.

Keberhasilan ini disebut sebagai capaian penting dalam menjaga kedaulatan negara melalui jalur damai.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa kesepakatan batas ini merupakan bentuk konkret dari diplomasi yang efektif antara kedua negara.

“Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia. Dengan disepakatinya garis batas baru, wilayah seluas 127,3 hektare yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia kini sah menjadi wilayah Indonesia,” ujar Qodari dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Meski Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang cukup signifikan, terdapat pula penyesuaian di sisi lain.

Dalam kesepakatan tersebut, sekitar 4,9 hektare wilayah yang sebelumnya masuk dalam peta Indonesia kini menjadi bagian dari Malaysia.

Namun secara keseluruhan, hasil ini dinilai tetap menguntungkan Indonesia.

Selain menegaskan batas wilayah, pemerintah juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan.

Upaya ini dilakukan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan.

Qodari menyampaikan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pertahanan nasional dan menjaga hubungan internasional yang kondusif.

“Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, dimana tercantum dalam salah satu tujuh belas program prioritas Presiden, yaitu penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif,” jelasnya.

Sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, pemerintah telah berhasil membangun dan meresmikan 15 PLBN dari total 18 yang direncanakan.

Beberapa di antaranya adalah PLBN Entikong, Mota’ain, Badau, Aruk, Motamasin, Wini, Skow, hingga Sebatik/Sei Nyamuk.

Selain itu, terdapat tiga PLBN tambahan yang masih dalam tahap pembangunan, yaitu PLBN Sei Kelik di Kalimantan Barat, PLBN Oepoli di Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Long Midang di Kalimantan Utara.

Keberadaan PLBN tidak hanya berfungsi sebagai titik pengawasan perbatasan, tetapi juga berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 2,4 juta orang melintasi PLBN, dengan total nilai perdagangan mencapai Rp13,5 triliun.

Pemerintah pun memastikan bahwa masyarakat yang terdampak perubahan batas wilayah akan tetap mendapatkan perlindungan.

Fokus utama diarahkan pada percepatan proses ganti rugi serta pemenuhan hak-hak warga agar tidak mengalami kerugian sosial maupun ekonomi.

“Pemerintah berkomitmen penuh memastikan bahwa kehadiran negara dirasakan oleh warga yang terdampak pergeseran batas ini. Percepatan ganti kerugian dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi prioritas utama agar tidak ada warga negara yang dirugikan secara sosial maupun ekonomi akibat penegasan batas negara tersebut,” tegas Qodari.

Untuk mendukung operasional PLBN yang telah ada, pemerintah juga menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp86 miliar pada tahun 2026.

Sementara itu, penyelesaian tiga PLBN lainnya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti penentuan titik lintas batas, penyelesaian garis perbatasan dengan negara tetangga, hingga kendala akses distribusi material.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, Indonesia tidak hanya mempertegas batas wilayahnya, tetapi juga memperkuat posisi strategis di kawasan perbatasan melalui pendekatan diplomasi dan pembangunan berkelanjutan.