Nasib IKN Usai MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

On Berita – Jakarta – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota tidak mengubah arah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Otorita IKN memastikan seluruh program pembangunan di kawasan Nusantara tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah.

Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa berbagai proyek pembangunan di kawasan Nusantara masih terus berlangsung melalui sejumlah skema pendanaan yang telah disiapkan.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga didukung melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi sektor swasta.

“Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun,” kata Troy dalam acara Pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kalimantan Timur Periode 2025-2029 dan Dialog Media Strategis di Grand Tjokro Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagaimana dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Dalam paparannya, Troy menjelaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya difokuskan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Pemerintah juga menyiapkan Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep Superhub Ekonomi Nusantara yang menghubungkan berbagai klaster strategis di Kalimantan Timur.

“Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia,” ujarnya.

Konsep tersebut mencakup pengembangan berbagai sektor, mulai dari kawasan pemerintahan, pusat bisnis dan ekonomi, layanan kesehatan, energi baru dan terbarukan, kawasan pendidikan dan riset, hingga pengembangan industri pangan.

Pembangunan juga diarahkan agar memberikan dampak ekonomi yang luas bagi wilayah sekitar seperti Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur.

Troy mengungkapkan bahwa hingga saat ini sejumlah infrastruktur pendukung terus dibangun, termasuk akses jalan utama, fasilitas kesehatan, kawasan perbankan, institusi pendidikan, rumah ibadah, serta penataan kawasan Sepaku sebagai bagian dari pengembangan wilayah inti Nusantara.

Selain pembangunan fisik, Otorita IKN juga menaruh perhatian pada penguatan sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

Program pemberdayaan UMKM, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, pelestarian budaya lokal, hingga peningkatan kualitas layanan publik menjadi bagian dari agenda pembangunan yang terus dijalankan.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Troy menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak membatalkan status Nusantara sebagai calon ibu kota negara.

Sebaliknya, putusan itu justru memperjelas mekanisme hukum perpindahan ibu kota sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pemindahan resmi ibu kota negara tetap menunggu penerbitan Keputusan Presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia.

Oleh karena itu, keberadaan Jakarta sebagai ibu kota saat ini tidak menghambat proses pembangunan Nusantara yang sedang berlangsung.

Menutup pernyataannya, Troy mengajak media massa untuk terus menyampaikan informasi secara utuh dan berdasarkan fakta.

“Melalui forum ini, kami sangat membutuhkan narasi tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Artinya, yang disampaikan adalah fakta yang benar. Fakta hari ini adalah IKN terus berproses dan terus dibangun,” pungkasnya.