On Berita – Jakarta – Momentum Hari Lahir Pancasila dinilai tidak cukup hanya diperingati melalui seremoni dan pidato kebangsaan.

Nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Bendahara PMII Jakarta Pusat menilai bahwa hingga saat ini transparansi dalam pengelolaan anggaran negara masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah.

Menurutnya, perkembangan teknologi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan uang negara.

“Seharusnya transparansi anggaran harus menjadi salah satu prioritas pemerintah, banyak teknologi yang bisa dipakai, salah satunya blockchain,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa teknologi blockchain memiliki karakteristik pencatatan data yang terbuka, sulit dimanipulasi, dan dapat ditelusuri secara real-time.

Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik untuk mengawasi alur penggunaan anggaran negara, mulai dari perencanaan hingga realisasi program.

Menurutnya, pemerintah selama ini masih terlalu lambat dalam mengadopsi teknologi yang berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan negara.

Padahal, berbagai negara telah mulai mengembangkan sistem digital yang memungkinkan pengawasan anggaran dilakukan secara lebih terbuka dan partisipatif.

“Saya pernah meneliti, pembangunan blockchain untuk transparansi anggaran itu mungkin hanya mencapai Rp1 triliun, jika over bisa Rp2–3 triliun, yang mana angka ini mungkin hanya di bawah 0,1 persen anggaran APBN 2025–2026,” kata Mohammad Hanif Aulia selaku bendahara PMII Cabang Jakpus.

Ia menilai besaran biaya tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi manfaat yang dapat diperoleh negara dalam jangka panjang.

Selain meningkatkan kepercayaan publik, sistem transparansi berbasis teknologi juga dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan anggaran.

Lebih lanjut, ia menyoroti masih adanya kebocoran anggaran yang berulang menjadi perhatian publik dari tahun ke tahun.

Menurutnya, investasi pada teknologi transparansi justru dapat menjadi langkah strategis untuk menekan kerugian negara yang lebih besar.

“Banyak anggaran yang bocor, padahal jika pemerintah mau, hanya dengan anggaran di atas saja bakal menutup banyaknya anggaran yang bocor,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa semangat Sila Kelima Pancasila tidak hanya berbicara mengenai pemerataan hasil pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu, penerapan teknologi yang mendukung keterbukaan dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi ke depan.

Momentum Hari Pancasila, menurutnya, harus menjadi pengingat bahwa keadilan sosial tidak dapat tercapai tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi demi kepentingan masyarakat luas.

Penulis : Mohammad Hanif Aulia

Editor : Ali Ramadhan

#Onberita #HariPancasila #PMII #JakartaPusat #Blockchain #TransparansiAnggaran #SilaKelima #APBN #Teknologi #GoodGovernance #Indonesia