Tragedi Lebanon dan Tanggung Jawab Kepemimpinan Nasional
OnBerita— Jakarta — Duka kembali menyelimuti bangsa ini. Kabar gugurnya prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian dunia di Lebanon bukan sekadar berita duka, tetapi luka kolektif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di tanah yang jauh, di medan konflik yang bukan miliknya, seorang anak bangsa gugur saat membawa nama Indonesia sebagai penjaga perdamaian.
Namun pertanyaan mendasar yang tidak boleh kita abaikan adalah: mengapa darah prajurit Indonesia harus tertumpah di tengah konflik yang semakin tidak terkendali?
Serangan terhadap pasukan perdamaian jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Akan tetapi, tragedi ini juga menjadi alarm keras bagi negara: bahwa ada risiko besar yang selama ini mungkin diremehkan, ada kebijakan yang perlu ditinjau ulang, dan ada tanggung jawab politik yang tidak bisa dihindari.
Negara tidak boleh hanya hadir dalam bentuk belasungkawa.
Negara harus hadir dalam bentuk keberanian mengambil sikap.
Kami memandang bahwa keselamatan prajurit adalah prinsip yang tidak bisa ditawar.
Ketika negara mengirim anak-anak terbaiknya ke wilayah konflik, maka negara juga wajib memastikan bahwa setiap langkah kebijakan telah diperhitungkan secara matang, bukan sekadar simbol kontribusi global tanpa jaminan perlindungan maksimal.
Dalam konteks ini, kami melihat adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pertahanan dan politik luar negeri Indonesia.
Tidak boleh ada kebijakan yang menempatkan prajurit sebagai pihak yang menanggung risiko paling besar tanpa kejelasan strategi dan perlindungan yang memadai.
Lebih dari itu, tragedi ini juga menyentuh dimensi tanggung jawab politik di tingkat tertinggi.
Kepemimpinan nasional tidak cukup diukur dari retorika, tetapi dari keberanian mengambil tanggung jawab atas setiap konsekuensi kebijakan.
Oleh karena itu, kami mendesak Prabowo Subianto untuk tidak sekadar menyampaikan duka, tetapi mengambil langkah konkret dan berani, termasuk:
• Melakukan evaluasi total terhadap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di wilayah konflik aktif
• Menjamin perlindungan maksimal bagi seluruh prajurit TNI di luar negeri
• Serta mempertimbangkan secara serius untuk mundur dari keanggotaan dalam Badan Operasi Perdamaian (BOP) sebagai bentuk tanggung jawab politik atas jatuhnya korban
Karena pada akhirnya, setiap kebijakan negara harus berpulang pada satu hal: melindungi rakyatnya, termasuk mereka yang bertugas dengan mempertaruhkan nyawa.
Jika negara gagal menjamin itu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan prajurit, tetapi juga martabat bangsa.
Darah prajurit bukan angka statistik.
Ia adalah pesan.
Ia adalah peringatan.
Dan hari ini, peringatan itu harus dijawab dengan keberanian, bukan dengan diam.
#OnBerita #PMII #TNI #Lebanon #PrabowoSubianto #MisiPerdamaian #Indonesia #Pertahanan #PolitikLuarNegeri
Mu’ammar Rizal Fauzi
Ketua PC PMII Jakarta Pusat
