Gus Yahya Minta Seluruh Banom dan Lembaga NU Segera Rampungkan LPJ

On Berita – Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mempercepat persiapan menuju Musyawarah Nasional (Munas), Konferensi Besar (Konbes), dan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung pada 2026.

Salah satu langkah yang kini menjadi perhatian utama adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) seluruh lembaga, badan otonom (banom), dan badan khusus di lingkungan PBNU.

Hal itu dibahas dalam rapat penyusunan dan konsolidasi LPJ bertajuk “Membangun Kinerja, Mengawal Kemenangan Indonesia” yang digelar di Gedung PBNU lantai 8, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri berbagai unsur organisasi NU, mulai dari Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, Pergunu, hingga badan-badan khusus lainnya.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran lembaga dan banom yang selama hampir lima tahun terakhir aktif menjalankan program organisasi di berbagai bidang.

“Menyampaikan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas upaya yang sangat keras. Seluruh jajaran organ di lingkungan PBNU hampir lima tahun terakhir bekerja banting tulang dan luar biasa sibuk,” ujar Gus Yahya dalam rapat tersebut.

Menurutnya, berbagai capaian yang berhasil diraih PBNU selama periode kepengurusan 2021–2026 tidak lepas dari kerja kolektif seluruh elemen organisasi.

Ia menilai NU saat ini tengah berada dalam fase transformasi tata kelola organisasi yang membutuhkan konsolidasi dan evaluasi berkelanjutan.

Karena itu, Gus Yahya meminta seluruh lembaga dan banom segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bagian dari persiapan menuju forum Munas, Konbes, dan Muktamar Ke-35 NU.

Ia juga menegaskan pentingnya budaya evaluasi terbuka agar organisasi mampu melihat capaian sekaligus kekurangan secara objektif.

“Termasuk evaluasi dari pelaku sendiri itu seperti apa,” katanya.

Selain pembahasan LPJ, PBNU juga mulai mempersiapkan tahapan teknis menuju Munas dan Konbes NU.

Dalam waktu dekat, pengurus harian PBNU dijadwalkan menggelar rapat pleno untuk menetapkan jadwal resmi pelaksanaan dua agenda besar tersebut.

“Pelaksanaan pleno digelar saat SK sudah terbit, dalam waktu dekat ini agenda utama menetapkan waktu Munas dan Konbes,” tegas Gus Yahya.

PBNU menargetkan draf awal laporan pertanggungjawaban seluruh lembaga dan banom sudah selesai pada pertengahan Juni 2026.

Sementara proses finalisasi ditargetkan rampung pada akhir Juni sebelum dibahas lebih lanjut dalam forum organisasi.

“Target pertengahan Juni sudah jadi. Maka, akhir Juni selesai,” ujarnya.

Dalam rapat itu, Lakpesdam NU ditunjuk sebagai tim konsolidator penyusunan LPJ.

Perwakilan Lakpesdam NU, Ufi Ulfia, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan format dan template laporan yang akan digunakan seluruh lembaga di lingkungan PBNU.

Template tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari capaian program kerja, perkembangan kelembagaan, laporan keuangan, hingga inventarisasi aset organisasi.

Menurut Ufi, langkah ini merupakan bagian dari penguatan akuntabilitas organisasi kepada warga NU.

“Tawaran dari pihak Lakpesdam yang boleh dikritik, ini bentuk akuntabilitas kita kepada jam’iyah NU,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Lakpesdam tidak mengambil alih isi laporan masing-masing lembaga, melainkan hanya bertugas mengonsolidasikan proses penyusunan agar berjalan sesuai target waktu yang ditentukan.

“Lakpesdam itu hanya mengkonsolidasi. Ini kan sebuah pekerjaan yang memerlukan sejumlah orang yang akan bekerja secara terfokus sampai target tercapai. Itu butuh manajemen,” jelas Ufi.

Menurutnya, penyusunan LPJ secara sistematis merupakan bagian dari visi besar PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya untuk membangun tata kelola organisasi yang modern, profesional, dan kredibel.

“Tujuan utamanya adalah mendorong tata kelembagaan yang baik, kredibel, prudent. Salah satu pembuktiannya adalah dengan adanya laporan kinerja,” katanya.

Ufi juga menegaskan bahwa seluruh lembaga, badan otonom, maupun badan khusus di lingkungan NU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tanpa pengecualian.

“Jadi, tidak ada entitas lembaga yang tidak laporan. Itu nggak bisa, harus laporan,” tegasnya.

Tahapan penyusunan LPJ sendiri dimulai dari sosialisasi pada 11 Mei 2026. Setelah itu, template laporan akan dibagikan kepada seluruh lembaga dan banom untuk diisi dalam waktu satu minggu.

Hasil konsolidasi laporan tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan penting dalam forum Konbes dan Muktamar Ke-35 NU mendatang.

Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan PBNU dalam membangun sistem organisasi yang lebih transparan, akuntabel, dan siap menghadapi tantangan masa depan.