Perusahaan Otomotif Jepang Berpotensi Relokasi dari RI ke Vietnam, Ribuan Buruh di Jawa Timur Terancam

On Berita – Jakarta – Potensi relokasi investasi perusahaan otomotif asal Jepang menjadi perhatian serius kalangan buruh dan pemerintah.

Rencana perpindahan investasi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor industri komponen otomotif di Jawa Timur.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan adanya indikasi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang beroperasi di wilayah Pasuruan dan Mojokerto.

Informasi tersebut diperoleh dari hasil pemantauan lapangan yang dilakukan sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi berbagai ketidakpastian.

“Di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto, saya juga menemukan potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja,” kata Said Iqbal dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu (22/6/2026).

Menurut Said, informasi awal yang diterimanya menunjukkan bahwa dinamika geopolitik internasional dan konflik berkepanjangan di sejumlah kawasan turut memengaruhi strategi bisnis perusahaan-perusahaan multinasional, termasuk prinsipal otomotif asal Jepang.

Ia menyebut terdapat indikasi bahwa sebagian investor mulai mempertimbangkan pemindahan investasi ke negara lain yang dinilai lebih strategis untuk pengembangan industri kendaraan listrik.

“Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam,” ujarnya.

Meski demikian, Said belum mengungkap identitas perusahaan yang dimaksud maupun jumlah pasti pekerja yang berpotensi terdampak apabila rencana relokasi tersebut benar-benar direalisasikan.

Untuk mengantisipasi risiko PHK, KSPI berencana membuka komunikasi dan melakukan negosiasi langsung dengan perusahaan terkait.

Upaya tersebut dilakukan guna meyakinkan investor agar tetap mempertahankan kegiatan produksinya di Indonesia.

“Serikat pekerja akan bernegosiasi dengan perusahaan untuk meyakinkan agar tidak pindah ke Vietnam. Dari situ saya akan berkomunikasi dengan DPR dan Presiden untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri mobil listrik di Indonesia,” kata Said.

Ia menegaskan bahwa langkah pencegahan lebih dini menjadi strategi utama yang saat ini dijalankan pemerintah bersama serikat pekerja.

Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki potensi persoalan, sehingga solusi dapat dicari sebelum terjadi gelombang PHK.

“Kami melakukan mitigasi awal untuk memastikan tidak adanya PHK,” ujarnya.

Selain sektor otomotif, Said juga mengungkapkan bahwa pemerintah bersama organisasi buruh saat ini tengah memantau perkembangan di sektor industri kertas dan alas kaki.

Kedua sektor tersebut dinilai memiliki tantangan tersendiri akibat perlambatan ekonomi global dan perubahan peta investasi internasional.

Kalangan buruh berharap pemerintah dapat memperkuat kebijakan industri nasional, khususnya dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik, agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri manufaktur sekaligus melindungi lapangan pekerjaan bagi jutaan pekerja di dalam negeri.