Presiden Prabowo Dorong Deregulasi dan Perkuat Hubungan Ekonomi Strategis dengan AS

On Berita – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginisiasi langkah taktis menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan mendorong deregulasi sektor riil dan memperkuat kerja sama ekonomi strategis Indonesia–Amerika Serikat (AS). Hal ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jumat (27/6).

Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran kementerian bidang ekonomi untuk membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Rapat ini digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025), usai Presiden menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Rapat tersebut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Fokus utamanya meliputi respons terhadap tantangan ekonomi global, perkembangan perundingan tarif dengan Amerika Serikat (AS), dan penguatan kerja sama ekonomi regional.

Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya deregulasi sektor riil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah revisi terhadap Permendag 8 Tahun 2024, yang kini disederhanakan melalui pengaturan sektoral demi menciptakan iklim usaha yang lebih fleksibel dan kompetitif.

“Presiden ingin perizinan yang berbelit dihilangkan agar iklim usaha lebih ramah dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” jelas Teddy.

Rapat juga menyoroti perkembangan positif dalam perundingan tarif dagang dengan Amerika Serikat, sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral. Pemerintah menargetkan terwujudnya “win-win solution” yang menguntungkan kedua pihak, sekaligus memperluas akses pasar bagi produk Indonesia di AS.

Indonesia juga mendapat sinyal positif dari otoritas ekonomi AS, termasuk dukungan dari US Secretary of the Treasury Scott Bessent dan United States Trade Representative Jamieson Greer, terhadap berbagai inisiatif strategis Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Presiden Prabowo dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, memperluas jaringan perdagangan internasional, serta meningkatkan daya saing industri nasional.