Prabowo Minta Pemadaman Listrik Segera Diatasi, Harga BBM Subsidi Dipastikan Tetap Stabil

On Berita – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mempercepat penanganan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Arahan tersebut disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN agar langkah penyelesaian dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Menurut Bahlil, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap gangguan pasokan listrik yang masih dialami masyarakat, terutama di beberapa wilayah Kalimantan.

“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari PT PLN, pemadaman tersebut tidak disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi, melainkan berkaitan dengan proses pemeliharaan jaringan kelistrikan.

“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah,” tuturnya.

Selain persoalan kelistrikan, Presiden juga memberikan arahan terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM).

Bahlil menegaskan pemerintah akan mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan.

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi akan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak mentah dunia apabila terjadi penurunan.

“Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM dengan subsidi untuk tidak boleh dinaikan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikan, kira-kira begitu,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyinggung komitmen pemerintah terhadap program hilirisasi sumber daya alam.

Ia menyatakan Presiden meminta seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar menjalankan kewajiban hilirisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” pungkasnya.

Pemerintah berharap percepatan penanganan kelistrikan, stabilitas harga energi, serta konsistensi pelaksanaan program hilirisasi dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.