Krakatau Osaka Steel Gulung Tikar! Tumbangnya Industri Baja Nasional Karena Persaingan Dengan Raksasa China

On Berita – Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengonfirmasi bahwa PT Krakatau Osaka Steel (KOS) resmi menghentikan aktivitas produksinya sejak April 2026.

Penutupan ini menjadi sinyal kuat bahwa industri baja nasional tengah menghadapi tekanan serius, terutama dari membanjirnya produk impor berharga murah.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak lepas dari melemahnya permintaan baja di dalam negeri, khususnya dari sektor konstruksi.

Di sisi lain, produsen baja lokal juga harus bersaing dengan produk impor, terutama dari China, yang dinilai memiliki keunggulan dari segi efisiensi biaya dan skala produksi.

“Kondisi ini menempatkan industri baja nasional pada posisi yang sulit. Di satu sisi, produsen dalam negeri berkomitmen menjaga kualitas produk, namun di sisi lain harus menghadapi tekanan harga dari produk impor yang lebih rendah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Penutupan operasional KOS mencerminkan tantangan struktural yang tengah dihadapi industri baja Indonesia.

Selain serbuan impor, berkurangnya anggaran pemerintah di sektor infrastruktur juga turut menekan permintaan baja domestik.

KOS sendiri diketahui telah mengalami kerugian sejak 2022, kondisi tersebut memburuk hingga mencapai puncaknya pada 2024, meskipun sebelumnya perusahaan sempat mencatatkan laba pada 2021.

Dalam laporan terakhir, perusahaan membukukan penjualan sebesar 25,3 miliar yen dengan kerugian bersih mencapai 1,3 miliar yen pada 2024.

Perusahaan patungan antara Osaka Steel (anak usaha Nippon Steel) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ini resmi memutuskan penghentian operasional dalam rapat dewan direksi pada 23 Januari 2026.

Menanggapi situasi ini, Kemenperin menyatakan telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga keberlangsungan industri baja nasional.

Beberapa di antaranya meliputi pengendalian impor melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pemberian insentif seperti Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas bea masuk nol persen untuk bahan baku tertentu seperti billet guna menekan biaya produksi industri dalam negeri.

“Kami akan melakukan kajian secara komprehensif guna merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan industri baja nasional,” kata Febri.

Meski demikian, ia menilai kebijakan lanjutan tetap diperlukan agar industri baja Indonesia mampu bersaing secara global sekaligus menjaga stabilitas pasar domestik.

Penutupan KOS tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, terutama bagi para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pemerintah memahami bahwa keputusan ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang tidak ringan. Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Febri.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa daya saing industri nasional harus diperkuat, baik melalui kebijakan yang tepat maupun peningkatan efisiensi dan inovasi.

Tanpa langkah strategis, industri dalam negeri berpotensi terus tergerus oleh tekanan global, khususnya dari produk impor dengan harga lebih kompetitif.