Tata Ulang Pendidikan Indonesia
ONBERITA — Jakarta — Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Sabtu, 2 Mei 2026, seharusnya menjadi ruang refleksi bagi negara untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap pendidikan yang adil, merata, dan membebaskan.
Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Di tengah kondisi pendidikan yang kian terjebak dalam logika pasar dan ketimpangan struktural, negara tampak semakin menjauh dari tanggung jawab konstitusionalnya.
Berangkat dari kegelisahan tersebut, CIPAYUNG CONNECTION bersama berbagai elemen organisasi mahasiswa turun ke jalan dan menggelar aksi massa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.
Aksi ini bukan sekadar simbolik, melainkan akumulasi kemarahan kolektif atas arah kebijakan pendidikan yang dinilai semakin menguatkan komersialisasi, memperlemah akses, serta mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik.
Aksi ini merupakan hasil dari konsolidasi yang telah dilakukan sebelumnya pada 30 April 2026 di Aula UNUSIA, yang mempertemukan berbagai organisasi mahasiswa lintas wilayah—di antaranya PMII Jakarta Pusat, HMI Jakarta Timur, HMI Jakarta Raya, HMI Jakarta Selatan, GMNI Jakarta Timur, IMM Jakarta Timur, dan elemen lainnya.
Konsolidasi tersebut menegaskan satu kesamaan sikap: pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan membutuhkan perubahan mendasar.
Di lapangan, massa aksi dengan tegas menyuarakan tuntutan “Tata Ulang Pendidikan Indonesia” sebagai grand isu.
Mereka menolak keras industrialisasi dan komersialisasi pendidikan, mendesak kesejahteraan guru yang layak, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Selain itu, berbagai persoalan krusial turut disuarakan, mulai dari skandal beasiswa, bias gender dalam ruang pendidikan, hingga masuknya praktik militerisme dalam dunia akademik.
Tidak hanya berhenti pada isu pendidikan, massa juga mengangkat berbagai persoalan struktural yang saling berkaitan, seperti ketimpangan dalam dunia kerja, mandeknya reforma agraria, hingga praktik represif aparat negara.
Semua ini menunjukkan bahwa krisis pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari problem sistemik yang lebih luas.Ironisnya, hingga aksi berakhir, tidak ada satu pun perwakilan pemerintah yang hadir untuk menemui massa aksi ataupun memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan.
Kekosongan respons ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan cerminan nyata dari sikap abai negara terhadap suara rakyat.
Mahasiswa, yang selama ini dikenal sebagai agen perubahan sosial, justru dihadapkan pada tembok bisu kekuasaan.
Situasi ini semakin mempertegas adanya jurang yang lebar antara pengambil kebijakan dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Negara seolah menutup mata terhadap krisis yang terjadi, sementara rakyat dipaksa menghadapi konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak.
Melalui aksi ini, CIPAYUNG CONNECTION menegaskan bahwa Hardiknas tidak boleh direduksi menjadi seremoni tahunan tanpa makna.
Hardiknas adalah ruang perjuangan—ruang untuk menuntut keadilan struktural, menegaskan hak atas pendidikan, dan melawan segala bentuk penindasan dalam sistem pendidikan nasional.
CIPAYUNG CONNECTION juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu ini hingga pemerintah memberikan respons yang konkret dan berpihak pada rakyat.
Perjuangan ini tidak akan berhenti di satu aksi, tetapi akan terus berlanjut sebagai bagian dari gerakan kolektif yang lebih besar.
Kami mengecam keras sikap diam pemerintah atas aksi ini.
Ketidakresponsifan tersebut semakin menegaskan bahwa negara tengah menjauh dari mandatnya.
Oleh karena itu, kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam, melainkan turut serta dalam mengawal dan memperjuangkan hak-hak rakyat secara kolektif.
Bersatu, Melawan, Menang.
Kontak Media: Koordinator Lapangan
Mu’ammar Rizal Fauzi
CIPAYUNG CONNECTION
