Kejari Tetapkan Ketua DPRD Magetan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Pokir
On Berita – Jakarta — Kasus dugaan korupsi kembali menyeret pejabat daerah.
Kali ini, Ketua DPRD Magetan, Suratno, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah pokok pikiran (pokir).
Penetapan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan anggaran besar yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
1. Ketua DPRD Jadi Tersangka Bersama 5 Orang Lain
Kejari Magetan menetapkan total enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Ketua DPRD Magetan.
“Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah, kami menetapkan enam orang sebagai tersangka,” ujar Kepala Kejari Magetan.
Selain Ketua DPRD, tersangka lain terdiri dari anggota dewan dan tenaga pendamping yang diduga turut terlibat dalam penyimpangan anggaran.
2. Nilai Korupsi Capai Ratusan Miliar Rupiah
Kasus ini berkaitan dengan dana hibah pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020–2024 dengan nilai mencapai sekitar Rp242 miliar.
Dana tersebut seharusnya digunakan untuk program aspirasi masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan.
Namun dalam praktiknya, ditemukan dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
3. Modus Diduga Sistematis dan Terstruktur
Penyidik menemukan adanya pola penyimpangan yang dilakukan secara sistematis.
“Modus yang digunakan antara lain dengan menguasai seluruh tahapan proses hibah, mulai dari perencanaan hingga pencairan dana,” jelas Kepala Kejari Magetan.
Selain itu, kelompok masyarakat penerima bantuan diduga hanya dijadikan formalitas administratif, sementara pengelolaan dana dikendalikan oleh oknum tertentu.
4. Puluhan Saksi dan Ratusan Bukti Dikumpulkan
Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum telah memeriksa puluhan saksi dan mengumpulkan berbagai alat bukti.
“Telah diperiksa sekitar 35 saksi serta ratusan dokumen sebagai alat bukti,” ungkap penyidik.
Langkah ini memperkuat dasar hukum dalam menetapkan para tersangka.
5. Para Tersangka Langsung Ditahan
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPRD Magetan bersama pihak lain langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.
Penahanan dilakukan di rumah tahanan setempat selama 20 hari ke depan guna proses hukum lebih lanjut.
“Penahanan dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan dan mencegah kemungkinan menghilangkan barang bukti,” jelas pihak kejaksaan.
Kasus dugaan korupsi dana pokir di Magetan menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah praktik serupa di masa depan.
“Tujuan utama kami adalah memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegas pihak kejaksaan.
Penulis : Mohammad Hanif Aulia
Editor : Ali Ramadhan
#OnBerita #Korupsi #Magetan #DPRD #BeritaHukum #AntiKorupsi #Kejaksaan #Indonesia #BreakingNews
