Menteri Keuangan Purbaya Ungkap Skema Pelunasan Utang Whoosh Rp116 Triliun Tanpa Bebani APBN

On Berita – Jakarta – Pemerintah tengah mematangkan skema baru untuk menyelesaikan kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Berbeda dengan skema konvensional, pemerintah memastikan penyelesaian utang senilai Rp116 triliun tersebut tidak harus sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah tersebut disiapkan setelah proses pengalihan aset Whoosh kepada Kementerian Keuangan rampung.

Pemerintah menilai mekanisme baru ini dapat memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian kewajiban proyek strategis nasional tanpa mengurangi ruang fiskal yang dibutuhkan untuk membiayai program prioritas lainnya.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan saat ini pemerintah masih menunggu proses pelimpahan aset Whoosh yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Danantara.

Setelah aset resmi dialihkan, Kementerian Keuangan akan segera menjalankan skema penyelesaian yang telah dipersiapkan.

“Skemanya kami tunggu kapan dikasih [aset Whoosh] ke saya, baru kami beresin. Tapi sudah clear bagaimana cara beresinnya,” kata Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (15/7/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah telah merancang sejumlah instrumen pembiayaan yang memungkinkan penyelesaian utang dilakukan tanpa membebani APBN secara langsung.

Ia menyebut terdapat berbagai mekanisme maupun kendaraan investasi (vehicle) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses tersebut.

“Tapi enggak harus APBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kami di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC,” ujarnya.

Meski demikian, Purbaya belum merinci bentuk skema yang dimaksud.

Ia menegaskan seluruh detail akan disampaikan setelah proses administrasi pengalihan aset selesai dan pemerintah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden.

Selama beberapa tahun terakhir, pembiayaan proyek Kereta Cepat Whoosh memang menjadi perhatian publik.

Selain karena merupakan proyek infrastruktur berskala besar, nilai pembiayaannya yang mencapai Rp116 triliun juga memunculkan berbagai diskusi mengenai keberlanjutan pengelolaan serta strategi pelunasan kewajibannya.

Pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab negara, namun dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi pengelolaan keuangan serta kesinambungan fiskal.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memperhitungkan kemampuan pembayaran utang proyek tersebut dalam jangka panjang.

Menurutnya, beban pembayaran yang diproyeksikan sekitar Rp1,2 triliun per tahun masih berada dalam batas yang dapat dikelola.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Presiden juga mengajak masyarakat melihat proyek Whoosh secara lebih komprehensif.

Menurutnya, manfaat yang dihasilkan tidak hanya diukur dari sisi pembiayaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembangunan transportasi nasional.

Keberadaan kereta cepat dinilai mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di koridor Jakarta-Bandung, menekan tingkat polusi, serta memangkas waktu perjalanan masyarakat secara signifikan.

Selain itu, proyek tersebut juga dinilai memberikan nilai tambah berupa transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang transportasi modern.

Prabowo menambahkan bahwa kerja sama pembangunan Whoosh bersama Tiongkok merupakan bagian dari hubungan strategis kedua negara yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional.

Karena itu, pemerintah meminta masyarakat tidak memperbesar polemik mengenai pembiayaan proyek tersebut.

Fokus utama saat ini adalah memastikan pengelolaan Whoosh berjalan secara berkelanjutan, profesional, dan mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.

Dengan disiapkannya skema pelunasan yang tidak sepenuhnya mengandalkan APBN, pemerintah berharap penyelesaian utang KCIC dapat berlangsung lebih fleksibel sekaligus menjaga stabilitas fiskal negara.

Kejelasan mekanisme tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian terhadap keberlangsungan operasional kereta cepat pertama di Indonesia itu sebagai salah satu proyek infrastruktur strategis nasional.