PDIP dan PSI Saling Sindir soal Jokowi, Isu “Kandang Gajah” Warnai Politik Menuju 2029

On Berita – Jakarta – Hubungan politik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas setelah kedua partai saling melontarkan kritik terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), safari politik di Jawa Tengah, hingga munculnya istilah “kandang gajah” yang disebut-sebut sebagai simbol ambisi PSI menantang dominasi PDIP di provinsi tersebut.

Polemik bermula ketika Ketua DPP PSI Bestari Barus mempertanyakan sikap sejumlah politisi PDIP yang dinilainya masih sering mengomentari Jokowi, meski mantan presiden tersebut sudah tidak lagi menjadi kader partai berlambang banteng itu.

Menurut Bestari, PDIP seharusnya lebih fokus pada kerja-kerja politik untuk masyarakat dibanding terus menyoroti Jokowi maupun PSI.

“Iya, harap maklum saja. Saya juga heran. Kenapa para anggota DPR RI PDIP ini lebih senang mengomentari PSI dan Pak Jokowi ketimbang bekerja untuk rakyat,” ujar Bestari, Sabtu (4/7/2026).

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus.

Ia justru menilai PSI lebih banyak membangun sensasi politik daripada menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI kritisi isu rakyat, sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI,” kata Deddy kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).

Deddy juga meminta PSI lebih aktif menyampaikan sikap terhadap berbagai isu publik, termasuk tuntutan mahasiswa maupun kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing).

Menurutnya, partai politik semestinya mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding membangun pencitraan menjelang kontestasi politik.

Perseteruan tersebut muncul bersamaan dengan langkah konsolidasi PSI di Jawa Tengah.

DPW PSI Jawa Tengah sebelumnya menyatakan kesiapan menyambut safari politik Jokowi sekaligus mengusung istilah “kandang gajah” sebagai simbol upaya memperkuat basis dukungan partai di wilayah yang selama ini dikenal sebagai “kandang banteng”, basis tradisional PDIP.

Juru Bicara PDIP Guntur Romli merespons pernyataan tersebut dengan menyebut PSI tidak perlu terlalu percaya diri.

Menurutnya, apabila PSI memiliki kekuatan politik yang mapan, maka tidak perlu terlalu bergantung pada figur Jokowi untuk melakukan konsolidasi.

“PSI jangan terlalu sombong, Jokowi memaksakan keliling artinya PSI sangat lemah, kalau PSI kuat Jokowi pastinya cuma istirahat dan santai-santai saja,” ujar Guntur.

Selain menyoroti safari politik tersebut, Guntur juga mengaitkannya dengan isu dugaan penerimaan amplop oleh Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni yang tengah menjadi perhatian publik.

Ia meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara transparan serta tidak tebang pilih dalam proses penegakan hukum.

Di sisi lain, PSI menegaskan bahwa langkah konsolidasi di Jawa Tengah merupakan bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Partai tersebut juga terus membangun struktur organisasi di berbagai daerah sebagai upaya memperluas dukungan politik.

Data hasil Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan PDIP masih menjadi partai dengan perolehan suara nasional tertinggi, yakni 25.387.279 suara atau 16,72 persen.

Sementara itu, PSI memperoleh 4.260.169 suara atau sekitar 2,81 persen sehingga belum melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen untuk memperoleh kursi di DPR RI.

Perseteruan kedua partai menunjukkan dinamika politik nasional mulai menghangat jauh sebelum tahapan resmi Pemilu 2029 dimulai.

Meski demikian, berbagai pernyataan yang berkembang saat ini masih berada dalam ranah komunikasi politik masing-masing partai dan menjadi bagian dari kompetisi membangun dukungan publik menuju kontestasi politik mendatang.