43 Ribu Lebih Jemaah Umrah Gagal Berangkat Imbas Situasi Timur Tengah

On Berita – Jakarta – Eskalasi konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah mulai memberikan dampak nyata terhadap aktivitas perjalanan ibadah umrah dari Indonesia.

Situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil membuat ribuan calon jemaah harus menunda keberangkatan mereka ke Tanah Suci.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Ichsan Marsha, menyampaikan bahwa berdasarkan pendataan terbaru terdapat 43.363 jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya.

Mereka sebelumnya dijadwalkan berangkat sebelum pelaksanaan musim haji 2026.

Menurut Ichsan, penundaan ini merupakan langkah antisipatif demi menjaga keselamatan jemaah di tengah kondisi geopolitik yang belum kondusif.

Pemerintah memprioritaskan aspek keamanan dibanding memaksakan keberangkatan di tengah ketidakpastian situasi.

Meski jumlah jemaah terdampak telah teridentifikasi, Kemenhaj belum dapat memastikan total kerugian materiil akibat penundaan massal tersebut.

Hal ini dikarenakan setiap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki variasi paket layanan dan biaya yang berbeda-beda, mulai dari tiket penerbangan, akomodasi, hingga layanan pendukung lainnya.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memantau kondisi jemaah yang saat ini masih berada di Arab Saudi.

Berdasarkan data terakhir, sebelumnya tercatat 58.873 jemaah berada di Tanah Suci.

Pada periode 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.247 jemaah telah kembali ke Indonesia melalui penerbangan langsung rute Saudi–Indonesia.

Kemenhaj menyebut proses pemulangan masih berlangsung secara bertahap dengan koordinasi intensif bersama asosiasi PPIU serta perwakilan pemerintah di luar negeri.

Namun demikian, masih terdapat sebagian jemaah yang tetap berangkat sesuai jadwal, meskipun dalam jumlah yang lebih terbatas.

Menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah mengimbau masyarakat yang telah memiliki jadwal keberangkatan dalam waktu dekat agar mempertimbangkan penundaan sementara.

Jemaah diminta untuk terus berkoordinasi dengan biro perjalanan masing-masing serta menjaga komunikasi dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi apabila sudah berada di luar negeri.

Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan jemaah menjadi prioritas utama.

Keputusan penundaan diharapkan bersifat sementara hingga kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali stabil dan perjalanan ibadah dapat berlangsung secara normal.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa dinamika geopolitik global dapat berdampak langsung pada sektor perjalanan ibadah.

Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memberikan pembaruan informasi secara berkala guna memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.