Hukum
DJKI Respons Tegas Fatwa MUI Jatim Soal Sound Horeg: Seni Harus Tunduk pada Norma
DJKI Respons Tegas Fatwa MUI Jatim Soal Sound Horeg: Seni Harus Tunduk pada Norma
Bali Luncurkan Bale Kertha Adhyaksa, Wujud Keadilan Restoratif Berbasis Budaya Lokal
Bali Luncurkan Bale Kertha Adhyaksa, Wujud Keadilan Restoratif Berbasis Budaya Lokal
RUU KUHAP Disiapkan, Pemerintah Siap Wujudkan Hukum Pidana yang Adaptif dan Berkeadilan
RUU KUHAP Disiapkan, Pemerintah Siap Wujudkan Hukum Pidana yang Adaptif dan Berkeadilan
Menteri Imipas Usulkan Remisi Tambahan untuk Narapidana Produktif dan Berdaya Guna
On Berita — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengusulkan kebijakan remisi tambahan bagi narapidana yang memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan dan pembinaan sesama warga binaan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, memberikan perhatian khusus pada peran aktif dan produktif warga binaan dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam arahannya kepada jajaran […]
Pengadilan Singapura Tolak Bail Paulus Tannos, Menkum: Langkah Awal Proses Ekstradisi
Pengadilan Singapura Tolak Bail Paulus Tannos, Menkum: Langkah Awal Proses Ekstradisi
Aset PT Orbit Terminal Merak Disita Terkait Korupsi Minyak Mentah Pertamina 2018-2023
Aset PT Orbit Terminal Merak Disita Terkait Korupsi Minyak Mentah Pertamina 2018-2023
Pemerintah Matangkan RUU KUHAP: 4 Substansi Krusial Jadi Fokus Pembahasan
Pemerintah Matangkan RUU KUHAP: 4 Substansi Krusial Jadi Fokus Pembahasan
MK Putuskan: Pemerintah & Korporasi Tak Bisa Gugat Pencemaran Nama Baik Lewat UU ITE
ON BERITA – Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat digunakan oleh pemerintah, kelompok masyarakat, atau korporasi untuk mengajukan aduan pidana. Putusan ini dibacakan dalam perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024, Selasa (29/4/2025), setelah permohonan uji materi […]
PKB Tolak Wacana Legalisasi Kasino: Mudarat Lebih Banyak daripada Manfaat
PKB Tolak Wacana Legalisasi Kasino: Mudarat Lebih Banyak daripada Manfaat
Gugat UU Cipta Kerja, WALHI Tuntut Keadilan Ekologis ke Mahkamah Konstitusi
Gugat UU Cipta Kerja, WALHI Tuntut Keadilan Ekologis ke Mahkamah Konstitusi