Prabowo Kumpulkan Menteri dan Dirut BUMN, Fokus Bahas Ekonomi Nasional

On Berita – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat kerja pemerintah berskala besar di lingkungan Istana Kepresidenan pada Rabu, (08/04/2026).

Agenda ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam merespons perkembangan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa rapat kerja tersebut akan dimulai pada pukul 14.00 WIB dan dihadiri oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

“Pukul 14.00 di Istana, (dihadiri) seluruh Kabinet Merah Putih,” ujar Teddy saat dikonfirmasi pada Rabu, (8/04/2026).

Tidak hanya para menteri, rapat ini juga melibatkan pejabat tinggi di berbagai kementerian dan lembaga.

Mulai dari pejabat eselon I seperti direktur jenderal (dirjen), deputi, hingga pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut diundang untuk mengikuti agenda tersebut.

Kehadiran lintas level ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan adanya koordinasi menyeluruh dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian apakah Presiden akan menyampaikan arahan khusus atau taklimat resmi dalam forum tersebut.

Fokus utama rapat diperkirakan akan mengarah pada kondisi ekonomi nasional yang sedang menghadapi tekanan akibat dinamika global.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengungkapkan rencana pelaksanaan rapat kerja ini usai mengikuti rapat terbatas pada Selasa, (07/04/2026).

Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk membahas kondisi ekonomi terkini.

“Besok akan ada acara dengan para menteri dan pejabat di kementerian,” kata Airlangga.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya dijadwalkan memaparkan perkembangan ekonomi domestik, terutama dalam konteks dampak konflik geopolitik yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.

Menurutnya, ketegangan di Timur Tengah dapat berdampak langsung pada sektor energi, perdagangan global, hingga nilai tukar mata uang.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia.

Rapat kerja ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, koordinasi lintas kementerian juga dinilai penting agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan responsif terhadap perubahan global yang sangat dinamis.

Dengan situasi dunia yang terus berkembang, pemerintah berupaya memastikan bahwa Indonesia tetap berada pada jalur yang stabil dan mampu menghadapi tantangan ekonomi ke depan secara terukur dan terarah.