DPR Soroti Pengadaan Motor Listrik BGN, Komisi IX Siap Panggil BGN untuk Klarifiksi

On Berita – Jakarta – Polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan tajam dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengkritik langkah tersebut dan menilai ada potensi pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara, terutama jika benar pengadaan itu sebelumnya tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Charles kepada wartawan pada Rabu, (08/04/2026).

Ia menegaskan bahwa setiap pengadaan yang menggunakan anggaran negara harus melalui mekanisme yang sah dan transparan.

“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah,” ujarnya.

Selain itu, Charles juga menilai pengadaan motor listrik dalam jumlah besar tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran.

Ia mempertanyakan urgensi dari kebijakan tersebut, terlebih di tengah kondisi fiskal yang sedang mengalami tekanan.

“Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” tegasnya.

Menurutnya, fokus utama dari program pemerintah seharusnya tetap pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari tujuan utama program.

“Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan,” lanjut Charles.

Komisi IX DPR pun berencana memanggil pihak BGN untuk meminta penjelasan secara resmi terkait polemik tersebut.

Charles menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” katanya.

Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana telah memberikan klarifikasi terkait video viral yang memperlihatkan deretan motor listrik berlogo BGN.

Dalam video tersebut disebutkan bahwa jumlah kendaraan mencapai 70 ribu unit dan diperuntukkan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat.

Namun, Dadan membantah angka tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa, (07/04/2026).

Ia juga menegaskan bahwa jumlah motor listrik yang direalisasikan tidak sebesar yang beredar di media sosial.

“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025,” jelasnya.

Hingga saat ini, motor tersebut disebut belum didistribusikan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga turut menanggapi isu tersebut.

Ia mengaku akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait informasi yang beredar. Dalam keterangannya pada Selasa, (07/04/2026), Purbaya menyebut bahwa pengajuan pengadaan serupa sebelumnya pernah ditolak.

“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” katanya.

Purbaya menilai bahwa alokasi anggaran untuk program MBG seharusnya lebih difokuskan pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung bahwa mitra program MBG sudah memperoleh keuntungan sehingga dapat mempertimbangkan pembiayaan operasional secara mandiri, termasuk pengadaan kendaraan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran negara dalam program strategis nasional.

DPR menegaskan akan terus mengawal agar setiap kebijakan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran.