Sejarah Iran dari Kudeta 1953 hingga Revolusi Islam dan Pandangan Gus Dur
On Berita – Jakarta – Hubungan antara pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Iran tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang politik global, kolonialisme minyak, serta perlawanan terhadap imperialisme Barat di Timur Tengah.
Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur pernah menyinggung sistem politik Iran dan perjuangan bangsa Iran sebagai bagian dari perlawanan terhadap dominasi kekuatan besar dunia.
Untuk memahami konteks tersebut, penting melihat sejarah Iran sejak era nasionalisasi minyak hingga Revolusi Islam.
- Nasionalisasi Minyak Iran dan Kudeta 1953
Sejarah modern Iran tidak dapat dilepaskan dari tokoh bernama Mohammad Mosaddegh yang terpilih sebagai Perdana Menteri Iran pada tahun 1951 melalui proses demokrasi.
Salah satu kebijakan paling berani yang ia lakukan adalah menasionalisasi industri minyak Iran yang saat itu dikuasai perusahaan asing, terutama perusahaan Inggris bernama Anglo-Iranian Oil Company yang kemudian dikenal sebagai British Petroleum.
Pada masa itu, sebagian besar keuntungan minyak Iran justru dinikmati oleh perusahaan asing, sementara rakyat Iran masih hidup dalam kemiskinan.
Nasionalisasi minyak yang dilakukan Mosaddegh menjadi simbol perlawanan terhadap imperialisme ekonomi Barat.
Namun kebijakan tersebut membuat Inggris marah dan kemudian meminta bantuan Amerika Serikat untuk menjatuhkan Mosaddegh.
Pada tahun 1953, terjadi operasi rahasia yang dikenal sebagai Operation Ajax yang melibatkan CIA dan intelijen Inggris.
Operasi ini berujung pada kudeta yang menjatuhkan Mosaddegh dan mengembalikan kekuasaan kepada raja Iran, Mohammad Reza Pahlavi.
Peristiwa ini menjadi salah satu contoh intervensi politik luar negeri dalam sejarah Perang Dingin dan meninggalkan trauma politik bagi rakyat Iran terhadap Amerika Serikat dan Barat.
2. Era Shah Iran dan Kemarahan Rakyat
Setelah kudeta 1953, Iran dipimpin oleh Shah Mohammad Reza Pahlavi yang dianggap dekat dengan Amerika Serikat.
Pemerintahannya dikenal modern dan pro-Barat, namun di sisi lain terjadi kesenjangan ekonomi yang besar, korupsi, serta penindasan politik terhadap oposisi.
Kemewahan keluarga kerajaan sangat kontras dengan kondisi rakyat Iran. Salah satu simbol kemewahan tersebut adalah perayaan besar 2500 tahun Kekaisaran Persia pada tahun 1971 yang menghabiskan biaya sangat besar dan mengundang pemimpin dunia.
Peristiwa tersebut memicu kemarahan rakyat Iran yang merasa kekayaan negara hanya dinikmati oleh elite kekuasaan dan negara-negara Barat.
Gelombang demonstrasi mulai muncul pada akhir 1970-an dan akhirnya memicu revolusi besar.
3. Revolusi Islam Iran 1979
Pada tahun 1979 terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai Iranian Revolution yang dipimpin oleh ulama bernama Ruhollah Khomeini.
Revolusi ini menggulingkan pemerintahan Shah dan mengubah Iran menjadi Republik Islam.
Sistem politik Iran kemudian menggunakan konsep Wilayat al-Faqih, yaitu kepemimpinan negara berada di tangan ulama atau pemimpin agama tertinggi.
Sistem ini menggabungkan unsur agama dan politik dalam pemerintahan negara.
Setelah revolusi tersebut, hubungan Iran dengan Amerika Serikat memburuk dan berbagai konflik geopolitik terus terjadi, termasuk perang Iran-Irak pada tahun 1980–1988 serta berbagai sanksi ekonomi dari Barat.
4. Sistem Politik Iran dan Wilayatul Faqih
Dalam sistem politik Iran, pemimpin tertinggi negara disebut Supreme Leader yang memiliki otoritas tertinggi dalam bidang agama dan politik.
Setelah Ayatollah Khomeini, posisi tersebut dipegang oleh Ali Khamenei.
Sistem ini sering disebut sebagai teokrasi modern, karena menggabungkan pemerintahan berbasis agama dengan sistem politik representatif seperti pemilihan presiden dan parlemen.
Bagi sebagian pemikir Islam, sistem Iran dianggap sebagai model negara yang mencoba mengintegrasikan agama, politik, hukum, dan sosial dalam satu sistem pemerintahan.
5. Pandangan Gus Dur tentang Iran
Gus Dur pernah menyampaikan pandangannya mengenai sistem politik Iran ketika menjadi Ketua Umum PBNU pada tahun 1980-an.
Ia melihat bahwa sistem politik Iran mencoba menghubungkan berbagai aspek kehidupan Islam, mulai dari ibadah, pendidikan, sosial, hingga politik dalam satu kesatuan nilai tauhid.
Menurut Gus Dur, Islam tidak bisa dipisahkan hanya sebagai agama ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik.
Ia melihat bahwa sistem Iran mencoba menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara.
Namun pandangan Gus Dur bukan berarti ia mendukung sistem politik tertentu secara mutlak, melainkan ia melihat Iran sebagai fenomena politik Islam yang menarik dan memiliki dimensi perlawanan terhadap dominasi Barat.
6. Iran dan Anti-Imperialisme
Iran sering dipandang sebagai salah satu negara yang konsisten menentang dominasi politik Barat di Timur Tengah.
Sejak Revolusi Islam 1979, Iran menempatkan dirinya sebagai negara yang melawan imperialisme dan kolonialisme modern.
Dalam politik global, Iran sering berseberangan dengan Amerika Serikat dan Israel, terutama dalam isu Timur Tengah dan Palestina.
Iran juga sering menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan kelompok-kelompok perlawanan di kawasan Timur Tengah.
Bagi sebagian kalangan, posisi Iran tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni global.
Namun bagi pihak lain, Iran dianggap sebagai ancaman geopolitik. Perbedaan pandangan ini membuat Iran selalu menjadi negara yang kontroversial dalam politik internasional.
7. Iran dalam Politik Global Modern
Dalam beberapa dekade terakhir, Iran tetap bertahan menghadapi berbagai tekanan internasional, mulai dari sanksi ekonomi, embargo, hingga konflik militer tidak langsung di kawasan Timur Tengah.
Iran juga mengembangkan teknologi, industri militer, dan energi secara mandiri sebagai bentuk kemandirian nasional.
Hal ini membuat Iran menjadi salah satu kekuatan regional yang cukup berpengaruh di Timur Tengah.
Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel juga sering dikaitkan dengan perebutan pengaruh geopolitik, energi, serta ideologi politik di kawasan Timur Tengah.
8. Relevansi Pemikiran Gus Dur Saat Ini
Pemikiran Gus Dur mengenai Iran dan dunia Islam sebenarnya lebih menekankan pada solidaritas umat Islam dan pentingnya keadilan global.
Ia melihat konflik internasional tidak hanya sebagai konflik politik, tetapi juga sebagai konflik kepentingan ekonomi dan kekuasaan global.
Gus Dur sering menekankan pentingnya dialog, kemanusiaan, dan keadilan dalam hubungan internasional.
Ia juga mengingatkan bahwa dunia Islam tidak boleh terpecah belah oleh konflik politik dan kepentingan negara besar.
Dalam konteks dunia modern, pemikiran tersebut masih relevan, terutama ketika konflik global semakin kompleks dan melibatkan banyak kepentingan geopolitik.
Sejarah Iran dari Nasional Minyak
Sejarah Iran dari nasionalisasi minyak, kudeta 1953, Revolusi Islam 1979, hingga konflik geopolitik modern menunjukkan bahwa Iran memiliki sejarah panjang dalam menghadapi intervensi asing dan mempertahankan kedaulatan negaranya.
Dalam perspektif pemikiran Gus Dur, Iran bukan hanya dilihat sebagai sebuah negara, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme dan dominasi kekuatan besar dunia.
Namun di sisi lain, Gus Dur juga selalu menekankan pentingnya perdamaian, dialog, dan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik global.
Oleh karena itu, melihat Iran dalam perspektif sejarah, politik, dan pemikiran Islam memberikan gambaran bahwa konflik global tidak pernah sederhana, melainkan selalu berkaitan dengan sejarah panjang, kepentingan ekonomi, ideologi, dan kekuasaan dunia.
#OnBerita #GusDur #Iran #SejarahIran #AntiImperialisme #PolitikDunia #RevolusiIran #TimurTengah #Geopolitik
Sumber Artikel : Nu Online – Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Fisipol Universitas Malikussaleh. Pengurus Lakspesdam NU Aceh
Penulis : Rizky Saptanugraha
Editor : Ali Ramadhan
