PC PMII Jakarta Pusat Desak Pengusutan Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif di Bank DKI
Onberita — Jakarta, 11 Maret 2026 — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Pusat menyoroti serius temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan praktik perjalanan dinas fiktif di tubuh Bank DKI sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media.
Temuan tersebut dinilai sebagai indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di Bank DKI yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jika dugaan tersebut terbukti benar, praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan daerah tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan milik pemerintah daerah.
Ketua PC PMII Jakarta Pusat, Mu’ammar Rizal Fauzi, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada temuan audit semata, tetapi harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel.
“Kami memandang bahwa dugaan perjalanan dinas fiktif ini merupakan persoalan serius yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam pengelolaan BUMD,” ujar Mu’ammar Rizal Fauzi.
PC PMII Jakarta Pusat juga menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham pengendali memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Bank DKI.
Selain itu, PC PMII Jakarta Pusat mendesak agar pimpinan Bank DKI bertanggung jawab atas polemik yang terjadi.
Jika ditemukan adanya kelalaian atau keterlibatan dalam dugaan penyimpangan tersebut, maka pimpinan Bank DKI harus segera dicopot dari jabatannya.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, PC PMII Jakarta Pusat menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan perjalanan dinas fiktif di Bank DKI berdasarkan temuan audit BPK.
2. Mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi total terhadap manajemen Bank DKI.
3. Mendesak pencopotan Direktur Utama Bank DKI apabila terbukti lalai atau terlibat dalam dugaan penyimpangan tersebut.
4. Mendorong keterbukaan informasi kepada publik terkait tindak lanjut hasil audit BPK.
5. Mengajak masyarakat sipil untuk turut mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara transparan dan tanpa intervensi.
PC PMII Jakarta Pusat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari komitmen gerakan mahasiswa dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Ketua PC PMII Jakarta Pusat
Mu’ammar Rizal Fauzi
#ONBerita #PMII #BankDKI #BPK #Transparansi #GoodGovernance #Jakarta
