Polemik Mobil Dinas Rp8,5 M, Bima Arya Ingatkan Asas Kepatutan ke Gubernur Kaltim

On Berita – Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan teguran kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, terkait pengadaan mobil dinas dengan nilai mencapai Rp8,5 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya sebagai respons atas sorotan publik yang muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Menurut Bima Arya, pengadaan kendaraan dinas memang memiliki dasar aturan yang jelas dalam tata kelola belanja daerah.

Namun demikian, selain aspek regulasi, ia menekankan pentingnya memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan.

Ia menilai, pembelian fasilitas dinas oleh kepala daerah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan riil serta mempertimbangkan situasi fiskal saat ini.

“Pada prinsipnya semua belanja barang dan jasa ada aturannya. Tapi selain aturan, ada juga pertimbangan kewajaran. Jangan sampai terkesan berlebihan,” ujarnya.

Bima Arya juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud untuk meminta klarifikasi.

Dari hasil komunikasi tersebut, diketahui bahwa selama ini Rudy masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menjalankan tugas-tugas kedinasan di wilayah Kaltim.

Meski demikian, Bima Arya tetap mengingatkan agar pengadaan kendaraan dinas, jika memang diperlukan, dilakukan secara proporsional.

Polemik ini mencuat di tengah kebijakan penghematan anggaran yang tengah digencarkan pemerintah.

Nilai pengadaan yang mencapai Rp8,5 miliar memicu diskusi publik mengenai prioritas belanja daerah, khususnya dalam konteks efisiensi dan transparansi.

Menanggapi kritik yang berkembang, Rudy Mas’ud menyatakan hingga saat ini dirinya belum menggunakan mobil dinas operasional dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk kegiatan di daerah.

Ia menyebut kendaraan yang dipakai sehari-hari merupakan milik pribadi dan kondisinya sudah tidak lagi optimal.

Rudy juga menjelaskan bahwa unit kendaraan dinas yang disediakan pemerintah daerah berada di Jakarta dan diperuntukkan untuk agenda berskala nasional maupun internasional.

Ia menilai kebutuhan kendaraan representatif tidak dapat dilepaskan dari posisi strategis Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagai provinsi yang menjadi pusat perhatian nasional dan internasional, Rudy berpendapat bahwa fasilitas kepala daerah harus mencerminkan citra dan marwah daerah.

Intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara disebutnya meningkat signifikan sejak penetapan wilayah tersebut sebagai kawasan IKN.

Menurutnya, penggunaan kendaraan yang representatif bukan semata-mata soal kemewahan, melainkan bagian dari menjaga kehormatan dan wibawa daerah dalam forum resmi.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menilai tanpa memahami konteks kebutuhan operasional kepala daerah.

Perdebatan ini mencerminkan dilema klasik antara kebutuhan representasi jabatan publik dan tuntutan efisiensi anggaran.

Di satu sisi, kepala daerah dituntut menjaga citra institusi; di sisi lain, publik berharap penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan akuntabel.

Sorotan terhadap pengadaan mobil dinas ini pun menjadi pengingat pentingnya transparansi, komunikasi publik yang terbuka, serta kehati-hatian dalam setiap kebijakan belanja daerah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengelolaan anggaran secara efektif.