Mahasiswa Gelar Aksi Desak Pengusutan Dugaan Kejahatan Anggaran di Parepare
On Berita – Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPK RI dan Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (18/02/2026).
Aksi tersebut diikuti puluhan mahasiswa dengan membawa pengeras suara, spanduk, serta pernyataan sikap resmi.
Aksi ini dilakukan sebagai respons atas dugaan indikasi kejahatan anggaran yang dinilai terjadi secara terstruktur dan sistematis di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
Dalam pernyataannya, massa aksi menilai dugaan tersebut menyeret sejumlah pejabat daerah serta pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Forum Mahasiswa Anti Korupsi menilai APBD Parepare diduga digunakan bukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, melainkan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu.
Mereka menyoroti kebijakan anggaran yang dianggap tidak rasional, tidak berkeadilan, dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Salah satu poin yang disorot adalah pengadaan kendaraan dinas bagi wali kota dan wakil wali kota dengan nilai sekitar Rp2,6 miliar, serta rehabilitasi rumah jabatan wali kota yang disebut menelan anggaran sekitar Rp2 miliar.
Selain itu, mereka juga menyinggung dugaan praktik pengondisian proyek serta pungutan fee hingga 20 persen dari nilai pagu anggaran.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat.
Mereka juga meminta penyelidikan menyeluruh atas dugaan kejahatan anggaran tersebut serta mendorong Kejaksaan turut melakukan penyidikan.
Tak hanya itu, massa aksi juga meminta Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan daerah Parepare dan menjatuhkan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Mereka turut mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat melakukan audit investigatif khusus terhadap pengelolaan APBD Parepare.
Koordinator aksi “Elsandy” menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, serta sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Koordinator aksi “Elsandy” juga menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut sampai Aparat Penegak Hukum (KPK RI, Kemendagri) mengambil langkah tegas dengan memanggil, memeriksa dan mengusut tuntas dugaan kejahatan Anggaran di daerah Parepare yang melibatkan nama para Pemimpin di Daerah Parepare itu sendiri.
