Trenggono Sikat Balik Purbaya soal Dana Galangan Kapal, Unggah Pernyataan di Instagram

On Berita – Jakarta – Perbedaan pandangan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pendanaan pembangunan kapal kembali mencuat ke ruang publik.

Polemik ini bermula dari pernyataan Purbaya yang menyebut anggaran pengadaan kapal untuk sektor kelautan telah dicairkan, namun belum terealisasi dalam bentuk pemesanan ke industri galangan dalam negeri.

Menanggapi pernyataan tersebut, Trenggono memberikan respons tegas melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Ia mempertanyakan kebenaran informasi terkait pencairan anggaran yang disampaikan Menkeu, serta meminta agar dilakukan pengecekan internal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam unggahan tersebut, Trenggono menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta melakukan pemesanan kapal apabila pendanaan belum sepenuhnya jelas.

Ia juga meminta agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, khususnya terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud tidak sepenuhnya berasal dari anggaran dalam negeri.

Menurutnya, pendanaan proyek tersebut bersumber dari skema pinjaman luar negeri yang melibatkan pemerintah Inggris.

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan ribuan kapal ikan guna memperkuat sektor perikanan nasional.

Ia menilai, informasi mengenai sumber dana ini perlu dipahami secara utuh oleh seluruh pihak, termasuk Kementerian Keuangan, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penyampaian data kepada publik.

Trenggono juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam mengelola proyek strategis nasional.

Sementara itu, pernyataan Purbaya sebelumnya disampaikan dalam sebuah forum yang membahas revitalisasi industri galangan kapal dan pelayaran nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengungkapkan keheranannya karena belum adanya pesanan kapal dari KKP, meskipun anggaran disebut telah disiapkan.

Menurut Purbaya, percepatan pengadaan kapal dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri galangan dalam negeri serta meningkatkan daya saing sektor maritim Indonesia.

Oleh karena itu, ia berharap kementerian teknis dapat segera merealisasikan program tersebut.

Perbedaan pandangan antara kedua menteri ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang lebih intensif dalam pelaksanaan program lintas sektor.

Pengelolaan proyek pembangunan kapal, baik yang didanai dari dalam negeri maupun luar negeri, memerlukan koordinasi yang solid agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Polemik ini juga menjadi perhatian publik karena menyangkut penguatan industri maritim nasional.

Pemerintah diharapkan dapat segera menyelaraskan kebijakan, memperjelas skema pendanaan, serta memastikan bahwa pembangunan kapal benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan, industri galangan, dan perekonomian nasional secara keseluruhan.