Mahasiswa Gelar Aksi Protes Pengangkatan Uus Kuswanto sebagai Sekda DKI: Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Disbud

On Berita – Jakarta — Dewan Pimpinan Nasional Serikat Mahasiswa Hukum Progresif menyatakan sikap tegasnya dengan menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 5 Desember 2025, di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta.

Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan atas pengangkatan Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, yang dinilai bermasalah karena dilakukan di tengah proses hukum dugaan korupsi Dinas Kebudayaan DKI yang masih bergulir dan menyisakan banyak pertanyaan publik.

Koordinator Lapangan, Andika Rahmat Fauzi, menegaskan bahwa langkah pemerintah daerah mengangkat Uus Kuswanto adalah bentuk pengabaian terhadap nilai integritas dan akuntabilitas.

Menurutnya, seorang pejabat yang berada dalam pusaran kasus korupsi seharusnya tidak diberikan ruang menduduki jabatan strategis, terlebih ketika terdapat dugaan aliran dana, proyek fiktif, dan indikasi transfer uang kepada pihak keluarga, termasuk kepada istri yang bersangkutan.

Dalam aksi yang akan digelar besok, Serikat Mahasiswa Hukum Progresif menyoroti bahwa keputusan tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik dan seolah menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap pentingnya tata kelola yang bersih.

Karena itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang dianggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

Para mahasiswa menuntut KPK dan aparat penegak hukum untuk memeriksa serta mendalami seluruh dugaan korupsi Disbud DKI, khususnya terkait aliran dana yang diduga melibatkan Uus Kuswanto.

Mereka juga mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencopot dan membatalkan pengangkatannya sebagai Sekda DKI, karena dinilai tidak layak secara moral maupun administratif.

Selain itu, mahasiswa meminta agar seluruh dugaan aliran dana, proyek fiktif, serta keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut segera diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Sebagai bentuk ketegasan, mereka juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap pejabat yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi dan mendesak adanya pembersihan birokrasi secara menyeluruh.

Andika Rahmat Fauzi menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya bentuk protes, tetapi komitmen moral mahasiswa untuk terus mengawal pemberantasan korupsi dan memastikan jabatan publik diisi oleh orang-orang yang bersih serta berintegritas.

Ia menutup seruannya dengan menegaskan bahwa mahasiswa akan terus bersuara hingga seluruh proses hukum berjalan transparan dan tuntas.