Perpres Stranas BHAM Dinilai Belum Kuat Atasi Konflik Agraria

On Berita – Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menilai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) belum mampu menjadi instrumen yang kuat dalam mencegah konflik agraria maupun konflik bisnis yang terus terjadi di sejumlah daerah. Meski telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Menteri pada 2024, implementasinya dinilai belum berjalan sesuai harapan.

“Perpres ini tidak kuat, hanya menjadi panduan tanpa sanksi yang mengikat, sehingga tidak bisa menjadi tempat berlindung bagi dunia usaha maupun masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Mafirion menjelaskan bahwa lahirnya Perpres tersebut pada dasarnya merupakan respons atas maraknya sengketa lahan dan persoalan bisnis di berbagai daerah. Namun tanpa sanksi dan mekanisme pengawasan yang jelas, aturan tersebut dianggap belum cukup memberikan kepastian.

Ia juga menyoroti sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang tidak tercakup secara memadai dalam Perpres 60 Tahun 2023, seperti konflik lahan di Batam dan Rembang yang hingga kini belum terselesaikan. Menurutnya, regulasi yang hanya bersifat pedoman tidak akan membawa perubahan signifikan.

“Jadi saya pikir kalau hanya mau diperbaiki lagi Perpres ini sebenarnya sudah bagus sebagai panduan, tapi dia tidak mengikat secara aturan. Nah kalau mau itu bikin undang-undang,” tegasnya.

Dengan regulasi yang lebih kuat dan pelaksanaan yang konsisten, Mafirion berharap konflik agraria dan sengketa bisnis tidak lagi menjadi persoalan berulang yang merugikan masyarakat.

#StranasBHAM #KonflikAgraria #DPRRI #HukumHAM #PSN #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta