Dukung Infrastruktur Kopdeskel Merah Putih, Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Aset Lahan Pemerintah

On Berita – Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mempercepat pendataan aset lahan milik negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Program ini menjadi bagian dari visi strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa.

Pemerintah terus memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat. Dalam upaya mempercepat realisasi pembangunan fisik Kopdeskel seperti gerai dan pergudangan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera melakukan pendataan aset lahan milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk program tersebut.

“Itu sudah masuk visi-misi Beliau (Presiden) dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” ujar Mendagri Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Kopdeskel Merah Putih, yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (31/10/2025).

Mendagri menegaskan bahwa dukungan dari seluruh kepala daerah menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Karena itu, ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan sebagai prioritas daerah dan melibatkan perangkat dinas seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Tolong diberikan arahan kepada rekan-rekan kepala desa dan perangkatnya agar aktif melakukan pendataan lahan pemerintah,” tegas Tito.

Dalam arahannya, Mendagri juga menyebutkan empat kriteria utama lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih, yakni:

1. Status hukum lahan harus jelas.
2. Luas lahan minimal 1.000 meter persegi.
3. Lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat.
4. Kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di kawasan rawan bencana.

Kemendagri juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pendataan Lahan Kopdeskel Merah Putih yang terbagi menjadi empat tim dan bekerja paralel bersama TNI serta pemerintah daerah. Evaluasi progres pendataan akan dilakukan setiap minggu untuk memastikan percepatan program di seluruh wilayah Indonesia.

“Nanti kita akan melakukan evaluasi seminggu sekali untuk melihat daerah mana yang sudah ada progres, mana yang belum,” ujar Mendagri.

Tito optimistis sinergi antara pemerintah pusat, TNI, pemerintah daerah, dan desa akan mempercepat pendataan aset lahan yang dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa keberadaan Kopdeskel Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan memperkuat kemandirian masyarakat.

“Mohon dengan segala hormat, rekan-rekan kepala daerah, kita bergerak. Tapi semua harus melalui proses,” katanya.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Bidang Pangan Kasan, Sekretaris Kemenkop UKM Ahmad Zabadi, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota, serta pejabat pusat dan daerah lainnya.

Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat memastikan pembangunan infrastruktur Kopdeskel Merah Putih berjalan sesuai target, menjadi sarana produktif bagi masyarakat desa, serta mendukung pemerataan ekonomi nasional.

#KopdeskelMerahPutih #Kemendagri #TitoKarnavian #PemerintahDaerah #PembangunanDesa #EkonomiKerakyatan #InfrastrukturDesa #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta