PERGERAKAN MAHASISWA ANTI-KORUPSI (PMK) DESAK KPK USUT TUNTAS MAFIA PERIZINAN TENAGA KERJA ASING, PANGGIL DAN PERIKSA HANIF DHAKIRI!

Jakarta, 31 Oktober 2025 — Pergerakan Mahasiswa Anti-Korupsi (PMK) kembali turun ke jalan menuntut keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak tegas dugaan praktik mafia perizinan tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi ini digelar di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagai bentuk tekanan publik terhadap lembaga antirasuah agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.

Dalam pernyataannya, PMK mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri atas dugaan keterlibatan dalam praktik pemerasan terhadap tenaga kerja asing. Menurut PMK, kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

PMK menilai, praktik mafia perizinan TKA telah berlangsung lama dan melibatkan jaringan yang sistematis di tubuh kementerian. Oleh sebab itu, PMK menuntut KPK bertindak tegas, transparan, dan tidak tebang pilih dalam mengusut seluruh pihak yang terlibat, termasuk jika terdapat pejabat tinggi negara di dalamnya. “KPK tidak boleh ragu untuk menelusuri aliran uang, karena praktik mafia semacam ini pasti melibatkan banyak tangan dan kepentingan,” tegas perwakilan PMK dalam orasinya.

Lebih jauh, PMK juga mendorong KPK untuk menjerat seluruh pihak penerima dan penikmat hasil kejahatan dengan pasal berlapis, termasuk pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini dinilai penting agar tidak ada ruang bagi pelaku untuk melarikan atau menyembunyikan hasil kejahatannya di balik celah hukum yang ada.

Di sisi lain, PMK mendesak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi dan audit total terhadap sistem perizinan TKA, yang selama ini dianggap menjadi sarang pungutan liar dan praktik korupsi terstruktur. Reformasi menyeluruh dalam tata kelola perizinan dianggap sebagai langkah strategis untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.

Selain menekan lembaga negara, PMK juga mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat sipil untuk turut mengawal kasus ini hingga tuntas. Gerakan ini menolak segala bentuk intervensi politik serta menegaskan pentingnya supremasi hukum yang adil dan tidak pandang bulu.

“Bagi kami, keadilan tidak boleh berhenti pada aktor kecil. Siapapun yang terlibat, termasuk pejabat tinggi, harus diperiksa dan diproses sesuai hukum. Jika negara ingin bersih dari korupsi, maka KPK harus berani memutus rantai mafia yang bercokol di kementerian,” ujar salah satu juru bicara PMK.

Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk penyimpangan kekuasaan. PMK berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan KPK bekerja sesuai amanat rakyat, tanpa intervensi dan tanpa kompromi.

Kontak Narahubung: 0877-8472-3605

Lokasi Aksi: Gedung KPK Merah Putih, Jakarta

Tanggal: Jum’at, 31 Oktober 2025