Lewat FGD SPBE, BSKDN Kemendagri Perkuat Fondasi Pemerintahan Digital yang Efisien dan Terintegrasi

On Berita – Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri terus memperkuat transformasi digital melalui penyusunan peta jalan SPBE dan dashboard data terintegrasi. Langkah ini menjadi fondasi penting menuju pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan berbasis data terintegrasi.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Diskusi Aktual (FGD) Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Dashboard Data Terintegrasi, Kamis (23/10/2025) di Command Center BSKDN, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya pengembangan BSKDN Satu Data, serta memperkuat arah transformasi digital pemerintahan menuju tata kelola yang efisien dan terintegrasi.

“Kegiatan FGD ini merupakan bagian penting dari upaya kita bersama dalam membangun birokrasi modern yang berbasis data, terintegrasi, dan digital. Melalui SPBE, kita berupaya mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga cerdas dalam menggunakan data untuk mendukung kebijakan publik,” ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo.

Yusharto menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar bagi birokrasi agar tetap relevan, efektif, dan dipercaya publik. Ia menilai penerapan SPBE menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik cepat dan tepat.

Dua Agenda Strategis BSKDN:

1. Penyusunan Peta Jalan SPBE BSKDN. Dokumen ini akan menjadi pedoman strategis untuk mengarahkan transformasi digital di BSKDN, mulai dari tata kelola sistem informasi hingga peningkatan kompetensi aparatur.
2. Pengembangan Dashboard Data Terintegrasi BSKDN Satu Data. Dashboard ini menjadi fondasi pengelolaan data internal BSKDN untuk mendukung evidence-based policy. Melalui sistem ini, BSKDN dapat menghimpun dan menampilkan data secara real-time, sekaligus menjadi single source of truth bagi seluruh unit kerja.

“Dashboard ini tidak hanya menampilkan data, tetapi menjadi alat analisis strategis bagi pimpinan dalam memantau kinerja kebijakan, memetakan isu prioritas, dan mengambil keputusan cepat serta tepat,” tambah Yusharto.

Dalam FGD tersebut, hadir pula Rudiarto Sumarwono, Dosen Program Pascasarjana FIA Universitas Indonesia, yang memaparkan konsep transformasi e-Government menuju Smart Governance berbasis AI dan era Singularity.

Ia menilai bahwa keunggulan pemerintahan digital terletak pada efisiensi dan aksesibilitas, yang telah menjadi standar di banyak negara.

“BSKDN memiliki potensi besar menjadi pelopor kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan saat ini dengan cara lama, tetapi dengan pengetahuan dan inovasi baru,” ungkap Rudiarto.

Selain itu, hadir pula narasumber dari Pusat Kajian Analisis Data Universitas Budi Luhur, Gunawan Pria Utama, yang membahas arsitektur SPBE dan integrasi dashboard data BSKDN. Sementara itu, Boby Yonan Rhamadian, Kepala Bagian Program dan Umum Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, turut memaparkan tentang arsitektur SPBE Kemendagri dan integrasi antarunit kerja.

Melalui kegiatan ini, BSKDN menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi pemerintahan digital yang efisien, adaptif, dan terintegrasi menuju tata kelola berbasis data yang terpercaya.

#SPBE #BSKDN #Kemendagri #TransformasiDigital #PemerintahanDigital #SmartGovernance #InovasiData #SatuDataIndonesia #DigitalisasiBirokrasi #OnBerita #ONBERITA #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta