KKP Tambah 1 Juta Hektare Kawasan Konservasi Laut di Tahun Pemerintahan Prabowo

On Berita – Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah 1,079 juta hektare kawasan konservasi laut baru di masa pemerintahan Presiden Prabowo, sebagai langkah percepatan menuju target 10% wilayah laut terlindungi pada 2030.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambah 1,079 juta hektare kawasan konservasi laut baru selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Perluasan kawasan konservasi ini menjadi bagian dari upaya percepatan menuju target 10% wilayah laut terlindungi pada 2030, serta visi jangka panjang 30×45 (30% wilayah laut terlindungi pada 2045). Dengan penambahan tersebut, total kawasan konservasi laut Indonesia kini mencapai 30,99 juta hektare.

“Tahun 2025 menjadi fase percepatan dengan fokus pada penetapan kawasan baru, sinkronisasi tata ruang laut, serta penguatan efektivitas pengelolaan melalui sistem EVIKA,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (24/10).

Perluasan kawasan konservasi tahun ini meliputi wilayah Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Buru, Teonila Serua (Maluku), Aceh Selatan II, Aceh Timur, dan DKI Jakarta. Langkah ini bertujuan memperkuat perlindungan terhadap terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang berperan besar dalam menjaga keanekaragaman hayati laut, ketahanan pesisir, serta keberlanjutan stok ikan nasional.

“Perluasan kawasan konservasi bukan hanya menambah angka luasan, tetapi memastikan laut kita benar-benar terlindungi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ini bagian dari strategi besar ekonomi biru yang menyeimbangkan antara perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan,” tambah Koswara.

Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem, Firdaus Agung, menjelaskan bahwa KKP melalui sistem EVIKA (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan) terus memantau kinerja 117 kawasan konservasi laut di Indonesia.

Hingga tahun 2024, sebanyak 13 kawasan (11%) telah mencapai kategori berkelanjutan, antara lain Pulau Pieh, Kepulauan Kapoposang, Kepulauan Anambas, Gili Matra, Laut Sawu, Pulau Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Pantai Penyu Pangumbahan, Nusa Penida, Kepulauan Alor, Kepulauan Derawan, dan Raja Ampat.

Firdaus menyebut, program konservasi ini dijalankan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan berbagai lembaga seperti Bappenas, Kemenkeu, KLHK, BRIN, ATR/BPN, serta mitra konservasi seperti WWF, CTC, RARE, Konservasi Indonesia, dan WRI Indonesia. Pendanaan bersumber dari APBN/DAK, APBD, BLU/BLUD, dan juga dukungan internasional melalui GEF-8, Blue Planet Fund, dan TFCCA.

Langkah ini, menurut Firdaus, sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam mendorong implementasi ekonomi biru sebagai pilar utama perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

#KonservasiLaut #KKP #EkonomiBiru #PresidenPrabowo #Kelautan #Perikanan #EkosistemLaut #KawasanKonservasi #IndonesiaHijau #OnBerita #ONBERITA #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta