Wamenaker: Regulasi Industri Tembakau Harus Berpihak pada Pekerja dan Petani

On Berita – Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan industri tembakau terhadap pekerja dan petani agar sektor ini tetap berkontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat dan perekonomian nasional.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa pembahasan kebijakan industri tembakau nasional harus berpihak pada pekerja dan petani, bukan hanya pada kepentingan bisnis semata. Ia menilai keberadaan industri tembakau harus menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat dan negara.

“Ketika bicara industri tembakau, yang harus dilihat adalah kepentingannya untuk siapa — apakah untuk kemakmuran bangsa dan pekerja, atau hanya menguntungkan pelaku usaha,” ujar Afriansyah Noor dalam diskusi bertajuk “Satu Tahun Prabowo: Harapan Deregulasi dan Masa Depan Industri Hasil Tembakau” yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Afriansyah mengingatkan bahwa industri rokok dan tembakau merupakan sektor padat karya yang melibatkan jutaan tenaga kerja, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga tenaga distribusi. Oleh karena itu, kebijakan baru yang mengatur sektor ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja.

“Jika ada kebijakan yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja, maka hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan social, harus benar-benar terlindungi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wamenaker mengusulkan agar sebagian dana cukai hasil tembakau dialokasikan untuk membentuk skema perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Skema ini dinilai dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan buruh dan stabilitas sektor industri.

Selain aspek ketenagakerjaan, Afriansyah juga menyoroti transformasi industri akibat kemajuan teknologi, seperti munculnya produk rokok elektrik dan perubahan model bisnis di perusahaan besar. Ia menekankan bahwa arah regulasi ke depan harus mampu mengakomodasi perubahan pasar tanpa meninggalkan pekerja sektor tradisional.

“Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap perubahan industri tetap memberi ruang bagi pekerja dan petani untuk berkembang,” ujarnya.

Lebih jauh, Afriansyah menilai sinergi lintas kementerian menjadi kunci dalam menata regulasi industri tembakau secara menyeluruh. Kebijakan yang dihasilkan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, kesehatan, pertanian, dan ketenagakerjaan.

“Pemerintah harus satu suara agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pekerja, petani, dan keberlanjutan industri nasional,” pungkasnya.

#Wamenaker #AfriansyahNoor #Kemnaker #IndustriTembakau #PetaniTembakau #PekerjaTembakau #CukaiRokok #EkonomiNasional #Ketenagakerjaan #OnBerita #ONBERITA #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta