SIGAP dan DSS Kehutanan: Menguatkan One Map Policy di Era Digitalisasi Pemerintahan

On Berita – Jakarta – Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Raja Juli Antoni memperkuat kebijakan One Map Policy melalui pengembangan dua sistem digital unggulan, yakni SIGAP dan DSS Kehutanan “Jaga Rimba”, sebagai langkah menuju tata kelola kehutanan yang transparan, modern, dan berbasis data nasional.

Dalam upaya mempercepat reformasi digital dan mewujudkan efisiensi birokrasi sebagaimana visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kehutanan terus berinovasi membangun tata kelola kehutanan berbasis sistem digital terpadu. Dua instrumen utama kini menjadi tulang punggung kebijakan kehutanan nasional: Sistem Informasi Geospasial Kehutanan (SIGAP) dan Decision Support System (DSS) Kehutanan “Jaga Rimba.”

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kedua sistem tersebut tidak hanya sekadar aplikasi digital, melainkan simbol perubahan besar menuju tata kelola kehutanan berbasis data tunggal.

“SIGAP dan DSS bukan sekadar sistem digital, melainkan simbol perubahan paradigma — dari tata kelola sektoral menjadi tata kelola berbasis satu data kehutanan nasional,” ujar Raja Juli Antoni di Jakarta.

SIGAP yang dikembangkan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) berfungsi sebagai tulang punggung Informasi Geospasial Tematik (IGT) di bidang kehutanan. Melalui Geoportal Kehutanan, SIGAP mengintegrasikan data dari berbagai unit kerja dan terkoneksi langsung dengan Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional (JIGN) serta portal Kebijakan Satu Peta (KSP).

Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan, seperti:

• Peta interaktif dan cetak digital, yang memungkinkan pengguna menelusuri lapisan data kehutanan secara real-time.
• Analisis spasial otomatis, untuk mendeteksi tumpang tindih kawasan, perubahan tutupan lahan, dan konflik tenurial.
• Integrasi API lintas sistem, guna menjamin interoperabilitas data antar instansi.

Proses tata kelola data SIGAP dilakukan secara digital dan terstandar melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mulai dari unggahan data oleh produsen, verifikasi oleh UPT BPKH di daerah, hingga quality assurance oleh Walidata Geospasial sebelum dirilis ke publik.

Selama periode 2024–2025, SIGAP sukses memperluas cakupan data spasial nasional dan menjadi rujukan utama dalam kebijakan kehutanan. Atas inovasi ini, SIGAP meraih penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) serta Juara One Map Policy Competition 2024 dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Kami memastikan seluruh kebijakan dan perizinan kehutanan kini berlandaskan data tunggal yang tervalidasi,” jelas Direktur IPSDH Agus Budi Santosa.

Melengkapi SIGAP, Kementerian Kehutanan juga meluncurkan Decision Support System (DSS) Kehutanan “Jaga Rimba” pada tahun 2025. Sistem ini berfungsi sebagai meja kerja digital terpadu bagi pengambil kebijakan, mengintegrasikan data spasial dan non-spasial dari berbagai sumber untuk mendukung proses perencanaan, pengawasan, dan perizinan secara transparan.

DSS dilengkapi dengan Early Warning System (EWS) berbasis kecerdasan buatan (AI) dan data satelit seperti MODIS, VIIRS, Sentinel, Landsat, serta NICFI, guna mendeteksi potensi deforestasi dan memantau perubahan tutupan hutan secara berkala.

“Kita tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi. DSS menghadirkan bukti visual dan data nyata di hadapan pengambil keputusan,” ujar Dirjen Planologi Kehutanan Ade Triaji Kusumah.

Melalui keterhubungan dengan sistem lain seperti SIMONTANA dan SIPONGI, DSS memperkuat koordinasi lintas unit kerja, mempercepat respons terhadap ancaman lingkungan, dan memastikan pengawasan hutan berjalan efektif.

Kehadiran SIGAP dan DSS merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Gugus Tugas Percepatan Digitalisasi Layanan dan Konsolidasi Peta Kehutanan. Langkah ini meneguhkan implementasi One Map Policy sebagai pilar utama tata kelola kehutanan di era digital.

“Satu peta, satu data, satu arah kebijakan — inilah fondasi kehutanan modern Indonesia,” tegas Menteri Raja Juli Antoni.

Transformasi digital ini menjadi bagian dari visi besar Asta Cita, yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan, kedaulatan sumber daya alam, dan digitalisasi pelayanan publik. SIGAP dan DSS Kehutanan menjadi simbol sinergi antara kebijakan, teknologi, dan keberlanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

#OneMapPolicy #DigitalisasiKehutanan #SIGAP #JagaRimba #KementerianKehutanan #SPBE #RajaJuliAntoni #AstaCita #IndonesiaEmas2045 #DataGeospasial #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta