Kemenpar dan BPJPH Perluas Sertifikasi Halal untuk UMKM di 1.500 Desa Wisata

On Berita – Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperluas program percepatan sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan pariwisata ramah Muslim sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam kunjungan kerjanya ke Desa Wisata Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, Kamis (16/10/2025), menjelaskan bahwa program sertifikasi halal ini telah dimulai sejak Juli 2025 melalui pilot project di 20 desa wisata. Hingga 15 Oktober 2025, sebanyak 438 produk UMKM telah memperoleh sertifikat halal.

“Kolaborasi ini kini kami perluas ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi sebagai bagian dari program Indonesia Muslim Travel Index 2025. Ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim dunia,” ujar Menteri Widiyanti.

Desa Wisata Pulau Penyengat menjadi contoh keberhasilan integrasi antara budaya, religiusitas, dan potensi ekonomi masyarakat. Hingga kini, desa tersebut telah mengantongi 24 sertifikat halal untuk berbagai produk UMKM.

Kepala BPJPH Haikal Hasan menambahkan, pariwisata halal kini telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, bahkan di negara-negara non-Muslim seperti Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, dan Tiongkok. Ia menegaskan, BPJPH mendukung penuh program sertifikasi halal gratis bagi satu juta UMKM yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi kolaborasi Kemenpar dan BPJPH. Ia menyebut Kepulauan Riau kini menjadi salah satu pusat industri halal nasional, dengan Desa Wisata Pulau Penyengat sebagai simbol utama pengembangan Halal Tourism Destination.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata juga menerima sertifikat lahan aset Barang Milik Negara (BMN) seluas 6.643 meter persegi dari BPJPH. Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata (PKDP) sebagai ruang pengembangan ekonomi kreatif berbasis halal.

Langkah sinergis ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam memperkuat daya saing pariwisata nasional dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat desa wisata di seluruh Indonesia.

#Kemenpar #BPJPH #SertifikasiHalal #UMKM #DesaWisata #PariwisataHalal #EkonomiLokal #IndonesiaMuslimTravelIndex #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta