Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum Tegas

On Berita – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad kuat pemerintahannya dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan dalam forum internasional Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dalam pemerintahan yang ia pimpin. Hal itu disampaikan dalam dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Di hadapan para pemimpin perusahaan global dan investor dari berbagai negara, Presiden Prabowo menyebut bahwa korupsi adalah penyakit berbahaya yang bisa menghancurkan bangsa apabila tidak diberantas secara tegas.

“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga membagikan kisah pribadinya saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan, di mana ia secara tegas melarang keluarganya terlibat dalam proyek-proyek kementerian. Ia mengaku pernah menolak langsung tawaran bisnis dari keponakannya sendiri demi menjaga integritas.

“Saya bilang, kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,” tutur Presiden.

Selain menyoroti aspek moral dan integritas, Presiden Prabowo juga menegaskan langkah konkret pemerintah dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Ia mencontohkan operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara bernilai sekitar dua miliar dolar AS.

“Kami blokade dua pulau tersebut, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan,” jelasnya.

Pemerintah juga mengambil langkah tegas terhadap perkebunan sawit ilegal, di mana sekitar 5 juta hektare lahan ditemukan melanggar hukum. Presiden menegaskan telah memerintahkan Jaksa Agung dan BPK untuk melakukan penyelidikan dan mencabut konsesi perusahaan yang terbukti melanggar.

“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan penyelidikan, dan jika ada pelanggaran, hentikan konsesinya,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menilai bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan mengembalikan wibawa negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik serta investor terhadap stabilitas Indonesia.

“Hukum adalah hukum. Siapa yang melanggar, harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu. Kita sedang memulihkan banyak aset negara dan memastikan pemerintahan Indonesia dihormati oleh semua pihak,” pungkasnya.

Pernyataan Presiden ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi, guna memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi di Indonesia.

#PrabowoSubianto #PemberantasanKorupsi #PenegakanHukum #PemerintahanBersih #ForbesGlobalCEOConference #InvestasiIndonesia #GoodGovernance #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta