Pencabutan ID Pers Istana Jangan Terulang, DPR Ingatkan Pejabat Terbuka Kritik
2 mins read

Pencabutan ID Pers Istana Jangan Terulang, DPR Ingatkan Pejabat Terbuka Kritik

On Berita – Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyampaikan kritik keras terkait pencabutan kartu identitas liputan Istana milik seorang jurnalis nasional. Menurutnya, insiden ini tidak boleh terulang karena berpotensi mengganggu kebebasan pers serta menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Pers memiliki mandat publik untuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi apa adanya, termasuk pertanyaan kritis kepada Presiden maupun pejabat negara,” ujar Junico dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Kasus ini bermula saat Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut ID pers milik jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia. Hal tersebut dipicu oleh pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

Pencabutan tersebut sempat menuai kritik publik luas. Namun, pada Senin (29/9), Biro Pers Sekretariat Presiden mengembalikan kartu identitas jurnalis tersebut secara resmi.

Junico menilai, langkah pencabutan akses liputan karena pertanyaan jurnalis justru menciptakan kesan pembungkaman. “Ini menciptakan preseden buruk bagi demokrasi. Menghalangi jurnalis menjalankan tugasnya tidak hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi pemerintah,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Ia juga menekankan bahwa pejabat publik semestinya menyikapi dinamika dengan terbuka dan kepala dingin. Kritik, kata dia, adalah bagian penting dari perbaikan program dan pertanggungjawaban kinerja.

“Semua pejabat publik tetap perlu kritik untuk perbaikan. Bahkan DPR pun berbenah karena adanya kritik publik,” ujar legislator dari Dapil Jawa Barat I itu.

Junico menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme politik formal, melainkan juga dari penghormatan negara terhadap pers. “DPR RI berkomitmen mengawal agar kasus serupa tidak terulang demi terjaganya kebebasan pers dan kualitas demokrasi Indonesia,” pungkasnya.

#KebebasanPers #IDPersIstana #DPRRI #JunicoSiahaan #Demokrasi #PrabowoSubianto #KritikPemerintah #CNNIndonesia #Jurnalisme #Transparansi #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta

Penulis : Rizky Sapta Nugraha

Editor : Ali Ramadhan

Sumber : Berita DPR RI | 1 Oktober 2025 https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Pencabutan-ID-Pers-Istana-Jangan-Sampai-Terulang-Pejabat-Harus-Terbuka-dengan-Kritik-59842

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *