Kemenpar & DPR RI Petakan Potensi Desa Wisata Bangka Belitung, Dorong Ekonomi Lokal

On Berita – Jakarta – Kemenpar bersama DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung untuk memetakan potensi desa wisata. Upaya ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal, melestarikan budaya, dan mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 8 September 2025. Agenda ini bertujuan untuk memetakan potensi desa wisata di wilayah kepulauan tersebut.

Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/9/2025), menyampaikan bahwa kunjungan tersebut mencakup dialog dengan para pengelola desa wisata serta masyarakat setempat. “Kami mendengar langsung aspirasi dan tantangan dalam mengembangkan desa wisata. Selain itu, tim juga meninjau sejumlah desa wisata unggulan yang terkenal dengan pesona alam dan tradisi budaya yang masih terjaga,” ujarnya.

Hariyanto menekankan bahwa desa wisata di Bangka Belitung memiliki keunggulan yang dapat dijadikan acuan nasional. Model ini dinilai mampu mendorong ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM).

Panja Standardisasi Desa Wisata dari DPR RI pun memberikan beberapa rekomendasi penting, antara lain adalah Peningkatan standar kualitas desa wisata, Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, Pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku wisata local, Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, Pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

“Fondasi perekonomian nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada sektor pariwisata, khususnya desa wisata. Model ini terbukti mampu menopang ekonomi, melestarikan budaya, dan memberdayakan masyarakat secara langsung,” tambah Hariyanto.

Meski demikian, ia juga mengakui adanya tantangan serius, seperti keterbatasan infrastruktur, amenitas yang minim, serta SDM yang belum merata. Ketiadaan klasifikasi dan standar baku sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan desa wisata yang terstruktur.

Melalui kunjungan ini, Kemenpar dan DPR RI berharap dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor – mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat – untuk mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal.

“Pemerintah daerah dan pengelola desa wisata diharapkan mampu mengoptimalkan teknologi digital agar desa wisata dapat naik kelas,” tutup Hariyanto.

#DesaWisata #BangkaBelitung #Kemenpar #PariwisataIndonesia #EkonomiLokal #UMKM #Budaya #PemberdayaanMasyarakat #Digitalisasi #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta