Integritas Publik dan Pengawasan Jadi Fondasi Birokrasi Bersih

On Berita – Jakarta – Wamen PANRB Purwadi Arianto tekankan pentingnya integritas publik dan penguatan pengawasan sebagai kunci sukses reformasi birokrasi. Indonesia siap buktikan komitmen menuju birokrasi bersih, kredibel, dan berdaya saing global.

Agenda reformasi birokrasi bukan sekadar bicara efisiensi dan efektivitas, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto saat menyampaikan keynote speech dalam National Oversight & Integrity Forum 2025 bertema Menguatkan Pengawasan Nasional, Membangun Integritas Publik Global di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Purwadi menekankan bahwa integritas publik dan pengawasan kuat merupakan fondasi kokoh pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arah yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045, yang menekankan pengawasan secara menyeluruh.

“Penguatan integritas publik dan pengawasan sejalan dengan arah GDRBN. Pengawasan tidak hanya satu aspek, melainkan mencakup berbagai dimensi tata kelola pemerintahan,” jelas Purwadi.

Untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal, pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen, mulai dari penerapan sistem merit untuk SDM, Opini BPK dan SAKIP untuk pengawasan anggaran dan kinerja, hingga SPIP sebagai pemantauan kualitas pengawasan.

Selain itu, masyarakat juga diberi ruang dalam pengawasan melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Opini Pengawasan Pelayanan Publik. Integritas birokrasi diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), sehingga tercipta tolok ukur yang jelas dalam membangun budaya birokrasi berintegritas.

Acara ini juga menyoroti agenda strategis pemerintah dalam proses aksesi Indonesia ke OECD, yang menunjukkan komitmen tata kelola pemerintahan dengan standar internasional. Salah satu instrumen pentingnya adalah Public Integrity Indicators (PII), yang mencakup kerangka pencegahan korupsi, mekanisme akuntabilitas, transparansi, hingga efektivitas penegakan hukum.

“Dengan standar ini, Indonesia memperkuat kepercayaan domestik sekaligus menunjukkan keseriusan membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan berdaya saing global,” tambah Purwadi.

Dari sisi pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berinovasi melalui platform E-Audit, Continuous Assurance and Control Management (CACM), forensik digital, dan analitika data.

“Kita tidak bisa bertahan dengan pengawasan analog ketika yang diawasi sudah bergerak digital,” ujar Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari.

Sementara itu, OECD Anti Korupsi dan Integritas Division Head, Nejla Saula, mengapresiasi langkah Indonesia. Menurutnya, pembentukan Zona Integritas di kementerian dan lembaga menunjukkan kemajuan budaya organisasi terbuka.

Tak hanya di sektor publik, Indonesia juga memperkuat strategi pencegahan korupsi lewat pendidikan berlandaskan Pancasila, baik formal maupun nonformal.

“Menanamkan integritas sejak dini melalui sistem pendidikan adalah langkah jangka panjang yang penting bagi generasi muda,” tandas Nejla.

Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan birokrasi bersih, transparan, dan kredibel di mata dunia.

#ReformasiBirokrasi #IntegritasPublik #PengawasanNasional #OECD #BPKP #BirokrasiBersih #PemerintahanTransparan #ZonaIntegritas #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaNasional #OnBeritaJakarta