Komitmen Pemerintah Wujudkan Lingkungan Pendidikan Kedokteran Bebas Kekerasan

On Berita – Jakarta – Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan pendidikan kedokteran yang bebas dari praktik perundungan, gratifikasi, dan kekerasan seksual. Hal ini ditegaskan dalam Seminar Nasional yang digelar RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung bersama Universitas Padjadjaran, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan.

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, sebagai Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan RI, menyelenggarakan Seminar Nasional Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, dan Tindakan Penyalahgunaan Kekerasan Seksual di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan pada Jumat (22/8) di Aula Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Kegiatan ini menghadirkan pemerintah daerah, akademisi, rumah sakit pendidikan, serta pemangku kepentingan kesehatan untuk memperkuat komitmen bersama menciptakan pendidikan kedokteran yang bersih, aman, dan bermartabat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemprov Jabar mencegah praktik perundungan, nepotisme, dan korupsi di dunia kedokteran. Ia menilai praktik tersebut hanya akan melahirkan diskriminasi dan menghalangi lahirnya dokter yang profesional sekaligus humanis.

“Problem perundungan, nepotisme, dan korupsi itu bukan barang baru, hanya dulu tidak pernah dibicarakan. Dunia kedokteran bukan hanya soal pendidikan yang sulit, tetapi juga biaya yang tinggi. Akhirnya hanya orang kaya yang bisa lanjut ke spesialis. Padahal bangsa ini butuh dokter pengabdi, bukan hanya dokter dari kelas tertentu,” tegas Dedi.

Sebagai solusi, Pemprov Jabar menyiapkan beasiswa pendidikan dokter spesialis melalui APBD 2026 bagi dokter umum yang mengabdi di RS pemerintah. Selain itu, akan dilakukan penjaringan calon dokter sejak SMA untuk memastikan lahir generasi dokter yang berintegritas, beretika, dan berjiwa kebangsaan.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan, juga menekankan urgensi menghentikan praktik bullying, gratifikasi, dan kekerasan seksual di dunia kedokteran. Ia mengungkapkan, Polri menerima lebih dari 2.000 laporan, sebagian besar dari Bandung, bahkan melibatkan RS Hasan Sadikin.

“Bullying bukan lagi zamannya. Jika dulu sebatas fisik, kini sudah menyangkut materi dan uang. Ini sangat memprihatinkan,” jelas Rudi.

Sementara itu, Rektor UNPAD Prof. Arief S. Kartasasmita menegaskan komitmen universitas untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan aman. Senada, anggota Komisi IX DPR RI dr. Cellica Nurrachadiana menilai seminar ini sebagai momentum penting dalam mereformasi pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Kita harus mengingat kembali sumpah kedokteran, yang bukan hanya diucapkan, tetapi dijalankan. Jangan ada lagi perundungan, gratifikasi, atau kekerasan seksual di rumah sakit pendidikan,” tegas Cellica.

Ia juga mengapresiasi langkah Kemenkes memperluas pendidikan berbasis rumah sakit ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dengan insentif khusus bagi dokter, sehingga layanan kesehatan semakin merata.

Seminar ini diharapkan menjadi tonggak lahirnya lingkungan pendidikan kedokteran yang bersih dari kekerasan, bebas dari gratifikasi, dan berorientasi pada pengabdian, demi terwujudnya tenaga medis yang profesional, humanis, dan bermartabat.

#PendidikanKedokteran #StopPerundungan #Kesehatan #AntiKorupsi #TenagaMedis #HumanisProfesional #KedokteranIndonesia #StopBullying #ReformasiKesehatan #ONBERITA #OnBerita #OnBeritaJakarta #OnBeritaNasional