Imigrasi Teken Pakta Integritas: Janji Bersih demi Layanan Publik yang Profesional

On Berita – Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen wujudkan layanan publik tanpa korupsi, transparan, dan akuntabel melalui penandatanganan Pakta Integritas.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat pelayanan publik yang profesional dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) melalui penandatanganan Pakta Integritas, yang digelar serentak pada Kamis (31/07/2025) di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh para Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan Ditjen Imigrasi, serta diikuti secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala UPT Imigrasi, dan Atase Imigrasi di luar negeri.

Pakta integritas yang ditandatangani memuat komitmen para pejabat untuk Menjunjung tinggi integritas; Mencegah keterlibatan dalam tindakan tercela; Bersikap transparan, objektif, dan akuntabel; Menghindari konflik kepentingan; Menjadi teladan dalam kepatuhan hukum; serta Melindungi informasi dan saksi pelanggaran integritas

Pihak yang melanggar komitmen tersebut akan dikenakan konsekuensi secara langsung.

Asep Kurnia, Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dari membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

“Pakta Integritas harus dimaknai sebagai komitmen kolektif untuk terus memperbaiki diri, menolak penyimpangan, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.

Asep juga menyampaikan peningkatan hasil Survei Persepsi Integritas (SPI) dari skor 72,42 pada 2023 (kategori rentan) menjadi 78,07 pada 2024 (kategori terjaga), meskipun ia menilai bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemigrasian dan Pemasyarakatan, Yan Sultra Indrajaya, menyampaikan bahwa integritas harus menjadi jati diri insan Imigrasi.

“Setiap layanan paspor, izin tinggal, hingga penegakan hukum harus dilandasi oleh prinsip integritas. Ini bukan hanya kepatuhan, tapi moral,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk berani menolak praktik KKN, dan menjadikan integritas sebagai kompas moral dalam pelaksanaan tugas.

Dalam sambutan penutup, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menyatakan bahwa pakta integritas ini bukan sekadar formalitas semata.

“Kami sadar kepercayaan publik hanya bisa diraih bila kami konsisten menjaga integritas. Komitmen ini adalah pedoman kami dalam memberikan layanan keimigrasian yang bersih dan akuntabel, demi Imigrasi yang modern dan terpercaya,” jelas Yuldi.

Dengan komitmen ini, Ditjen Imigrasi bertekad mewujudkan transformasi birokrasi menuju institusi yang lebih moderat, profesional, dan berkelas dunia.

#ImigrasiBersih #PaktaIntegritas #PelayananPublik #AntiKorupsi #ReformasiBirokrasi
#KemenkumhamRI #LayananProfesional #IntegritasASN #SPI2025 #TransparansiPelayanan