Gus Ipul Tegaskan Arahan Presiden: Tata Bansos Harus Pakai Data Tunggal & Tepis Judi Online

On Berita – Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya validasi data bansos demi ketepatan sasaran. Bertemu 8 kepala daerah, ia juga kenalkan Sekolah Rakyat dan sistem usul-sanggah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kembali menegaskan pentingnya tata kelola bantuan sosial (bansos) berbasis data tunggal yang terverifikasi sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan bersama delapan kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Gus Ipul menyampaikan bahwa perbaikan data adalah langkah pertama dan paling krusial dalam memastikan efektivitas program-program perlindungan sosial.

“Diminta oleh Presiden kita mulai dari data dulu, sebelum ngomong yang lain. Yang penting data dulu,” kata Gus Ipul dalam pertemuan yang juga dihadiri Wamen Sosial Gus Jabo Priyono.

Gus Ipul mengungkapkan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang menunjukkan bahwa sekitar 45% bansos tidak tepat sasaran, bahkan lebih dari 600.000 penerima bansos diketahui terindikasi menggunakan dananya untuk judi online.

Fakta ini menjadi penegasan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis pengambilan keputusan dalam setiap program sosial pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul memperkenalkan program Sekolah Rakyat—fasilitas pendidikan setara sekolah unggulan yang ditujukan untuk kelompok miskin dan terpinggirkan.

“Namanya Sekolah Rakyat, tapi fasilitasnya setara sekolah unggulan. Ini yang disebut memuliakan orang miskin,” jelasnya.

Delapan kepala daerah menyatakan dukungannya dengan menawarkan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut. Sebagian juga mengusulkan penggunaan sekolah-sekolah tak aktif sebagai rintisan awal.

Gus Ipul menyoroti pentingnya partisipasi warga melalui fitur usul-sanggah dalam aplikasi Cek Bansos. Warga bisa mengusulkan penerima baru atau menyanggah penerima yang dianggap tak layak.

Namun, verifikasi akhir tetap di tangan Dinas Sosial daerah. Gus Ipul meminta para kepala Dinsos untuk lebih aktif dan berani tampil.

“Kalau Kadinsos minder, Bupati dan Wali Kota tidak akan percaya. Kadinsos sekarang harus tampil gagah,” tegasnya.

Dalam diskusi, juga dibahas tentang penataan ulang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan agar distribusinya lebih adil dan proporsional berdasarkan jumlah penduduk miskin di tiap wilayah.

Di akhir pertemuan, Gus Ipul mendorong kepala daerah membangun rumah singgah residensial yang representatif dan bersih sebagai simbol kehadiran negara.

“Arahan Presiden seperti itu. Kita muliakan mereka,” ucapnya.

Salah satu dukungan datang dari Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, yang menyampaikan kebutuhan Sekolah Rakyat di daerahnya. Wilayah yang hanya bisa dijangkau lewat kapal laut atau pesawat perintis ini telah menyiapkan lahan 10 hektare lengkap dengan dokumen.

“Sekolah Rakyat sangat kami butuhkan di sana. Ini akan jadi simbol kehadiran negara,” ujarnya.

Pidato dan arahan Gus Ipul menggambarkan pendekatan reformatif dan terintegrasi dalam menangani persoalan bansos. Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tak cukup dengan bantuan, tapi perlu transformasi sosial dan pendidikan.

Sekolah Rakyat menjadi wujud konkrit bahwa negara hadir tak hanya di kota besar, tapi hingga pelosok—dengan kualitas layanan yang memuliakan rakyat.

#GusIpul #BansosTepatSasaran #DataTunggalSosial #ArahanPresiden #SekolahRakyat #Kemensos #ONBERITA #JudiOnline