Kemenpar dan Pemprov Bali Sepakat Tangani Isu Akomodasi Ilegal & Pariwisata Berkelanjutan

On Berita – Jakarta – Dalam pertemuan strategis di Denpasar, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani tantangan pariwisata, mulai dari akomodasi ilegal hingga penguatan promosi Bali.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali guna menangani berbagai tantangan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata. Dalam pertemuan resmi yang bertajuk Courtesy Meeting, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Kertha Saba, Denpasar, Jumat (18/07).

“Bali adalah ujung tombak pariwisata Indonesia. Kami beri perhatian khusus karena kontribusinya besar terhadap ekonomi nasional,” ujar Menpar Widiyanti.

Salah satu sorotan utama dalam pertemuan ini adalah persoalan akomodasi ilegal, terutama vila tanpa izin operasi resmi yang merugikan tata kelola pariwisata dan pendapatan daerah.

“Kami mengapresiasi langkah tegas Pemprov Bali menata akomodasi non-resmi, serta menjaga validitas data akomodasi resmi,” tegas Menpar.

Selain itu, persoalan tata ruang pariwisata juga menjadi perhatian, terutama agar pembangunan tidak mengorbankan fungsi lahan produktif.

Menpar Widiyanti menyoroti pula perlunya peningkatan edukasi wisatawan, menyusul banyaknya laporan perilaku wisatawan yang tidak menghargai nilai lokal.

“Kami siapkan kolaborasi dengan KBRI dan maskapai untuk menyosialisasikan Dos and Don’ts di Bali,” ujarnya.

Kementerian Pariwisata juga telah menyusun calendar of promotion Wonderful Indonesia 2026, yang akan disinergikan dengan agenda promosi daerah, termasuk dengan imbauan kepada seluruh maskapai agar menayangkan informasi etika wisata saat penerbangan ke Bali.

Kementerian menegaskan dukungan terhadap visi 100 tahun pengembangan pariwisata Bali yang telah dirancang Gubernur Bali.

“Kami mendukung arah Bali menjadi destinasi yang tumbuh terarah, adil bagi masyarakat, dan lestari untuk generasi mendatang,” jelas Menpar Widiyanti.

Deputi Industri dan Investasi Rizki Handayani menambahkan bahwa data akomodasi ilegal sudah dikantongi dan terus dipantau oleh tim teknis dari dinas terkait. Sedangkan Deputi Pemasaran Ni Made Ayu Marthini menjelaskan rencana promosi dan pendekatan langsung ke pelaku industri, termasuk melalui kerja sama dengan maskapai.

Usai pertemuan dengan pemerintah daerah, Menteri Widiyanti mengunjungi The Tugu, Canggu, dan berdialog langsung dengan pelaku industri pariwisata untuk menyerap aspirasi dan tantangan lapangan.

Turut mendampingi kunjungan tersebut, Deputi Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto, yang menegaskan pentingnya infrastruktur pendukung pariwisata agar pengalaman wisatawan makin optimal.

“Kami tidak hanya bicara soal kunjungan wisatawan, tapi pengalaman yang berkesan, tertib, dan berkelanjutan,” pungkas Menteri Pariwisata.

#PariwisataBali #KemenparRI #BaliBerkelanjutan #AkomodasiIlegal #WonderfulIndonesia #DosAndDontsBali #ONBERITA