Forum Nasional 2025 Dorong Kebijakan Kesehatan yang Inklusif dan Berdampak Nyata

On Berita – Jakarta – Kementerian Kesehatan RI melalui BKPK menggelar Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025 guna menghimpun masukan publik untuk Roadmap Kebijakan Kesehatan 2025–2029. Forum ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi kebijakan yang lebih inklusif dan berdaya guna.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025 secara daring pada Senin (1/7). Forum ini mengusung tema: “Kolaborasi Stakeholder: Akselerasi Transformasi dan Penguatan Kebijakan Kesehatan”.

Kegiatan ini menjadi platform strategis untuk menghimpun aspirasi publik dan pemangku kepentingan dalam menyusun Roadmap Kebijakan Kesehatan 2025–2029, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar setiap kebijakan benar-benar berdampak pada masyarakat.

“Setiap rupiah yang kita investasikan harus berbuah nyata untuk kesehatan bangsa kita,” tegas Prof. Asnawi.

Forum menghadirkan tiga narasumber utama lintas kementerian dan lembaga. Mereka membahas strategi dari perspektif kesehatan, pembangunan nasional, dan fiskal:

1. Prof. Asnawi Abdullah (Kepala BKPK) — membahas Strategi Transformasi Sistem Kesehatan Nasional 2025–2029 dan Kontribusi Ekonomi Sektor Kesehatan.
2. Diah Lenggogeni, ST, MSc. (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas) — memaparkan Sinkronisasi Pembangunan Kesehatan dengan Agenda Nasional dan Kontribusi terhadap PDB.
3. Suska, PhD (Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kementerian Keuangan) — mengulas Kebijakan Fiskal dan Strategi Pendanaan Kesehatan.

Selain pemaparan panelis, forum juga membentuk kelompok diskusi tematik untuk membahas enam sasaran strategis Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK): Masyarakat Sehat, Komunitas Gaya Hidup Sehat, Layanan Kesehatan yang Baik, Adil, dan Terjangkau, Sistem Kesehatan yang Kuat, Tata Kelola dan Pembiayaan yang Efektif, serta Teknologi Kesehatan yang Maju.

Forum ini diikuti oleh lebih dari 950 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari pembuat kebijakan, akademisi, peneliti, pelaku industri kesehatan, pemerintah daerah, mitra pembangunan, hingga masyarakat pemerhati isu kesehatan.

Rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan Peta Jalan Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025–2029, menjadikan suara publik sebagai fondasi utama kebijakan.

“Semoga forum ini bukan hanya sekadar forum silaturahmi kita, melainkan menjadi catatan sejarah perjuangan kita dalam membangun kebijakan kesehatan yang tangguh, dan inklusif,” tutup Prof. Asnawi.

Dengan semangat gotong royong, Forum Nasional 2025 diharapkan menjadi tonggak perubahan menuju kebijakan kesehatan yang lebih implementatif, strategis, dan berdampak nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.