PIPES 2025: Regulasi Energi Harus Harmonis, Kolaborasi Jadi Kunci Kedaulatan Energi Nasional

On Berita – Jakarta – Forum Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) 2025 menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan industri migas menjadi fondasi utama untuk mewujudkan kedaulatan dan transformasi energi nasional.

Forum PIPES 2025 yang digelar oleh PT Pertamina Gas menyoroti pentingnya sinergi regulator dan pelaku industri demi terciptanya sistem energi nasional yang tangguh dan terintegrasi. Dalam sesi plenary bertema “Harmonizing Energy Regulations”, para pemangku kepentingan strategis dari Kementerian ESDM, BPH Migas, SKK Migas, PGN hingga pelaku industri berkumpul membahas harmonisasi kebijakan energi nasional.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa pemerintah tengah mengakselerasi pembangunan infrastruktur gas antarpulau seperti jalur pipa Dumai–Sei Mangkei, demi memperkuat konektivitas energi antarwilayah.

“Regulasi afirmatif dan pembangunan yang proaktif harus jadi motor utama menuju kedaulatan energi,” ujar Laode.

Yapit Sapta Putra dari BPH Migas menambahkan pentingnya keterlibatan pelaku industri dan masyarakat lewat forum public hearing demi memastikan regulasi tetap relevan di lapangan. Sementara itu, Kepala LEMIGAS, Mustafid Gunawan, menyoroti perlunya harmonisasi antar sektor serta penyeimbangan aspek teknis dan keekonomian dalam proyek gas.

Dari sisi industri hulu, VP Komersialisasi SKK Migas, Ufo Budiarius Anwar, menyatakan bahwa ke depan tidak ada lagi ruang untuk bekerja secara silo. “Industri gas masa depan adalah industri kolaboratif,” tegasnya.

Semangat yang sama diungkapkan oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari, yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi industri gas bumi Indonesia.

“Kami dorong model bisnis, kebijakan, dan infrastruktur yang saling terhubung demi terciptanya ekosistem energi yang adaptif,” katanya.

PIPES 2025 menyimpulkan bahwa sinergi lintas sektor bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kolaborasi kuat antara pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat akan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan ketahanan dan kemandirian energi nasional, selaras dengan visi besar Indonesia di sektor energi masa depan.