Stafsus Menkum: Komunikasi Efektif dan Transparansi Kunci Sosialisasi Program Pemerintah

On Berita – Jakarta – Stafsus Menkum RI Dr. Yadi Hendriana menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif, transparan, serta kerja sama dengan media kredibel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program Kemenkum.

Staf Khusus Menteri Hukum (Stafsus Menkum) RI, Dr. Yadi Hendriana menegaskan bahwa komunikasi publik yang efektif dan transparan menjadi kunci utama dalam mensosialisasikan program-program pemerintah secara luas dan terpercaya. Hal itu disampaikannya dalam Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama di Aula Badiklat Hukum Sulawesi Utara, Rabu (11/6/2025).

Menurut Yadi Hendriana, sosialisasi program pemerintah tidak sebatas membangun relasi dengan jurnalis, namun juga tentang bagaimana program disampaikan ke masyarakat secara efektif dan mendapat umpan balik.

“Semua yang kita lakukan bisa diapresiasi publik bila kita mensosialisasikannya secara efektif. Komunikasi dan transparansi menjadi poin penting dalam menjalankan program pemerintah,” tegasnya.

Sebagai bentuk inovasi komunikasi, Kemenkum meluncurkan Podcast Kementerian Hukum. Episode perdana yang membahas naturalisasi atlet sepak bola telah meraih 46.000 viewers hanya dalam empat hari penayangan. Yadi menilai platform ini menjadi contoh transparansi program pemerintah kepada masyarakat.

Yadi mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki sekitar 60.000 media massa, hanya sekitar 1.700 media yang telah terverifikasi Dewan Pers. Karena itu, Kemenkum mendorong kerja sama dengan media-media kredibel (tier 1 dan 2), serta memanfaatkan kanal media resmi Kemenkum.

Kepala Biro Hukerma, Ronald Lumbuun, menambahkan bahwa seluruh humas Kemenkum di pusat dan daerah wajib mengikuti panduan branding resmi dalam setiap pemberitaan.

“Humas perlu senada dalam memberitakan tentang Kemenkum. Gunakan akun-akun resmi Kemenkum dan jalin kerja sama aktif dengan media massa di daerah,” tegas Ronald.

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, menegaskan peran penting Kanwil dan UPT sebagai perpanjangan tangan pusat untuk memastikan program Kemenkum berjalan optimal di daerah.

“Kanwil dan UPT berperan penting dalam mensosialisasikan berbagai program kepada masyarakat. Kolaborasi yang baik dalam komunikasi publik sangat dibutuhkan,” kata Kurniaman.

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi ini dilaksanakan perdana di Badiklat Hukum Sulawesi Utara, 10–12 Juni 2025, diikuti oleh 24 peserta dari Kanwil Kemenkum Papua, Sulawesi, Maluku, serta sejumlah UPT di wilayah yang sama.