Australia Kecam Rencana AS Naikkan Tarif Baja dan Aluminium: “Bukan Tindakan Seorang Teman”
Judul : Australia Kecam Rencana AS Naikkan Tarif Baja dan Aluminium: “Bukan Tindakan Seorang Teman”
On Berita – Canberra — Pemerintah Australia secara tegas mengecam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50 persen, menyebut langkah itu sebagai tindakan yang “tidak dapat dibenarkan” dan “merugikan diri sendiri secara ekonomi.”
Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell menyampaikan penolakannya pada Sabtu (31/5), sehari setelah pengumuman Trump terkait kebijakan tarif yang akan mulai berlaku per 4 Juni 2025.
“Tarif-tarif ini tidak dapat dibenarkan dan bukanlah tindakan yang dilakukan seorang teman,” ujar Farrell.
“Ini merupakan tindakan merugikan diri sendiri secara ekonomi yang hanya akan menyakiti konsumen dan bisnis yang bergantung pada perdagangan bebas dan adil.”
Trump Naikkan Tarif, Australia Tegas Menolak
Presiden AS Donald Trump pada Jumat (30/5) mengumumkan niatnya menggandakan tarif atas baja dan aluminium impor ke AS, dari sebelumnya 25 persen menjadi 50 persen, sebagai bagian dari strategi melindungi industri dalam negeri dari kompetitor asing.
Langkah ini dinilai oleh pemerintah Australia sebagai pengingkaran terhadap hubungan dagang dan diplomatik yang telah lama terjalin antara kedua negara.
“Persahabatan Solid” Dipertanyakan
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga pernah menyuarakan kekecewaannya saat AS pada Maret 2025 menolak memberikan pengecualian tarif untuk Australia.
“Keputusan ini bertentangan dengan persahabatan solid yang selama ini dijalin kedua negara,” ucap Albanese saat itu.
Albanese, yang baru saja memenangkan masa jabatan kedua dalam pemilu 3 Mei lalu, telah berulang kali menyebut tarif Trump sebagai langkah yang tidak mencerminkan hubungan antarnegara sahabat.
Deskripsi Singkat:
Australia mengkritik keras rencana Presiden AS Donald Trump yang ingin menggandakan tarif baja dan aluminium. Pemerintah Australia menilai langkah itu tidak adil, tidak bersahabat, dan merugikan kedua negara dari sisi ekonomi.
Penulis: Rizky Sapta Nugraha
Editor: Redaksi On Berita
Sumber: CNN News | Jakarta, 1 Juni 2025
